Kemenkes dan OJK Gandeng Sektor Asuransi Perkuat Pembiayaan Kesehatan

Kementerian Kesehatan RI dan Otoritas Jasa Keuangan meresmikan kerja sama antara 50 perusahaan asuransi dan 70 rumah sakit pada Kamis (3/9/2026), dilansir dari Detik Health. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem pembiayaan kesehatan nasional agar lebih terjangkau. Penguatan sistem finansial medis tersebut merupakan bagian dari eksekusi pilar keempat Transformasi Kesehatan.

Langkah strategis ini diambil mengingat minimnya porsi pembiayaan berbasis asuransi, meski total belanja kesehatan nasional sudah menembus angka Rp640 triliun per tahun. "Tujuannya adalah pembiayaan kesehatan kalau bisa dibuat bagi masyarakat dan negara semurah mungkin, hasilnya sebagus mungkin, dan ekosistemnya itu berkesinambungan. Jadi bisa berkembang dengan normal dan sustainable," ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Pemerintah menargetkan skema perlindungan asuransi sanggup menanggung 80 hingga 90 persen biaya medis individu. Skema ini dirancang agar masyarakat tidak perlu lagi membayar secara mandiri atau out-of-pocket ketika membutuhkan perawatan medis.

Dalam skema pembagian porsi tersebut, BPJS Kesehatan ditargetkan memikul 60 persen dari total kebutuhan belanja kesehatan nasional. Sisa porsi pembiayaan lainnya akan ditopang oleh penyedia asuransi swasta atau komersial. "Supaya makin banyak kalau ada orang datang ke rumah sakit, yang bayar bukan dirinya sendiri, yang bayar bukan perusahaannya, tapi yang bayar adalah perusahaan asuransi. Asuransinya bisa BPJS, bisa swasta," ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Sektor regulator juga menyesuaikan ketentuan hukum untuk mendukung operasional integrasi ini. OJK telah meluncurkan regulasi pendukung melalui aturan POJK Nomor 36 Tahun 2025. Regulasi terbaru tersebut memuat kewajiban bagi seluruh perusahaan asuransi untuk menyediakan opsi produk kesehatan secara transparan kepada konsumen, baik yang menggunakan skema risk sharing (co-payment) maupun tanpa skema tersebut.