Kemenkes Pastikan Kasus Meninggalnya Siswa Karo Bukan Karena Vaksin HPV

Kementerian Kesehatan RI memastikan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah tetap dilanjutkan setelah hasil investigasi menyatakan kasus meninggalnya anak usia 11 tahun di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tidak disebabkan oleh vaksin Human Papillomavirus.

Peristiwa yang sempat memicu kegaduhan tersebut dilansir dari Detik Health. Hasil kajian kausalitas tim gabungan menyimpulkan kematian korban yang terjadi tiga hari pasca-imunisasi tergolong kejadian koinsiden atau tidak berkaitan dengan pemberian vaksin HPV.

Investigasi lapangan telah dilaksanakan pada 16 Agustus 2026 oleh Direktorat Imunisasi Kemenkes, Komnas KIPI, Komda KIPI Sumatera Utara, serta Dinas Kesehatan setempat, lalu dilanjutkan kajian kausalitas pada 20 Agustus 2026.

Berdasarkan pemeriksaan medis, korban terdiagnosa mengalami meningoensefalitis yang merupakan peradangan pada selaput serta jaringan otak.

"Komnas KIPI bersama Komda KIPI Provinsi Sumatera Utara, Direktorat Imunisasi, serta Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Karo telah melakukan investigasi dan kajian kausalitas terhadap kejadian ini. Berdasarkan hasil kajian, KIPI tersebut diklasifikasikan sebagai inkonsisten atau koinsiden. Artinya, berdasarkan data dan bukti yang tersedia, kejadian yang dialami tidak disebabkan oleh vaksin HPV," ujar Prof Dr dr Hindra Irawan Satari, Ketua Komnas KIPI.

Prof Hindra menambahkan bahwa gejala klinis pasien mengarah kuat pada gangguan otak sebelum akhirnya meninggal dunia.

"Diagnosis tersebut didasarkan pada perjalanan penyakit berupa demam tinggi, penurunan kesadaran, kejang hingga koma yang menunjukkan adanya gangguan pada otak," kata Prof Hindra.

Pemeriksaan teknis Kemenkes menunjukkan prosedur penyuntikan dosis 0,5 ml secara intramuskular sudah sesuai ketentuan. Vaksin nomor batch 40103725 berkedaluwarsa 24 Agustus 2027 tersebut disimpan dalam rantai dingin yang terpelihara tanpa kerusakan fisik.

Pengawasan vaksin nasional juga dipastikan berjalan ketat di bawah koordinasi Badan Pengawas Obat dan Makanan serta sistem surveilans KIPI.

"Imunisasi merupakan salah satu upaya kesehatan masyarakat yang terbukti efektif dalam melindungi anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Oleh karena itu, pelaksanaan imunisasi, termasuk melalui program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), tetap dilanjutkan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku," ujar dr Indri Yogyaswari, Direktur Imunisasi Kemenkes.

Indri menegaskan bahwa keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak, selalu menjadi prioritas utama penanganan medis.

"Dalam setiap pelaksanaan imunisasi, aspek keamanan menjadi prioritas. Setiap laporan dugaan KIPI serius ditindaklanjuti melalui investigasi dan kajian kausalitas berdasarkan data klinis dan bukti ilmiah. Kami mengajak masyarakat, orang tua, sekolah, dan tenaga kesehatan untuk tetap mendukung pelaksanaan BIAS," kata Indri.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara merespons hasil investigasi ini dengan memperkuat pembinaan tenaga kesehatan, penyediaan KIPI Kit, serta pemantauan standar operasional prosedur dari skrining hingga rujukan darurat.