Kemenkeu Ambil Alih Pengelolaan Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh

Kementerian Keuangan akan mengambil alih pengelolaan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh pada tanggal 15 September 2026, sebagai bagian dari upaya menyelesaikan kewajiban keuangan proyek tersebut, dilansir dari Detik Finance.

Penyerahan ini melibatkan Badan Layanan Umum (BLU) atau Special Mission Vehicle (SMV) yang berada di bawah Kemenkeu, dengan kemungkinan dua SMV yang akan mengelola utang tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, "Masih kita diskusikan, itu tanggal 15 yang jelas akan diserahkan oleh kita, 15 September."

Dia menambahkan, "Kita masih godok bentuknya yang paling pas seperti apa melibatkan beberapa SMV dari Kementerian Keuangan. Dua (SMV) mungkin. Bisa juga kita pakai yang SMV yang kecil, bisa juga yang besar. Kita lihat nanti skema yang paling pas seperti apa."

COO BPI Danantara, Dony Oskaria, sebelumnya menyatakan bahwa skema pengambilalihan pengelolaan KCIC oleh Kemenkeu menjadi salah satu opsi yang dibahas pemerintah untuk menyelesaikan masalah proyek tersebut.

Dony mengatakan, "Iya, kemungkinan, ini sedang kita... insyaallah mudah-mudahan sebentar lagi selesai, kita pikirin satu-satu kan. Ada beberapa skema tentunya, nanti saya akan update karena kalau sekarang belum final kita update nanti takut ramai lagi."

Dia menambahkan bahwa semua opsi penyelesaian masalah Kereta Cepat akan selesai dibahas dan berbuah keputusan maksimal dua bulan sejak April 2026.

"Masih ada beberapa opsi pokoknya. Semua penyelesaian itu, jadi apakah opsi A, Opsi B, tapi 1-2 bulan ini akan selesai," ujar Dony.

Terkait peran konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang terdiri dari beberapa perusahaan pelat merah seperti PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, dan PTPN dalam KCIC, Dony tidak menjelaskan secara rinci.

Dia menegaskan bahwa pemerintah akan menempatkan BUMN sesuai porsi dan keahlian masing-masing. Contohnya, WIKA yang akan fokus pada usaha kontraktor dan tidak lagi mengurus kereta cepat.

Hingga kini, konsorsium empat BUMN tersebut memegang 60% saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), sementara 40% sisanya dimiliki konsorsium perusahaan China.