Kemenkeu Ambil Alih Pengelolaan Utang Kereta Cepat Whoosh September 2026

Kementerian Keuangan akan mengambil alih pengelolaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh pada pertengahan September 2026 melalui skema Special Mission Vehicle guna mempercepat penanganan utang tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Total investasi proyek kereta cepat ini mencapai Rp 120,38 triliun atau setara 7,27 miliar dolar AS. Sebanyak 75 persen dari total investasi tersebut dibiayai oleh China Development Bank dengan skema bunga tetap 2 persen per tahun selama 40 tahun pertama.

Nilai tersebut belum memperhitungkan pembengkakan biaya proyek sebesar 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 21,1 triliun yang memiliki tingkat bunga di atas 3 persen per tahun. Beban pembengkakan biaya ditanggung sesuai porsi kepemilikan saham, yaitu 60 persen konsorsium Indonesia dan 40 persen konsorsium China.

Pengalihan skema pengelolaan ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat melakukan perjalanan ke Bandung.

"Selamat malam guys. Siang tadi saya dan istri otw Bandung naik Whoosh. Bulan September nanti, pengelolaan Kereta Cepat Whoosh akan berada di bawah Kemenkeu," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Penanganan kewajiban pembiayaan melalui unit khusus dinilai menjadi cara efektif untuk mempercepat pelunasan seluruh pinjaman proyek.

"Pengelolaan dilakukan lewat Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu agar penanganan utang lebih cepat dan tidak membebani APBN secara langsung," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Mekanisme teknis penanganan utang tersebut juga mengonfirmasi pengalihan kepemilikan dari PT Kereta Api Indonesia kepada kementerian secara langsung.

"Pertengahan September kita ambil alih," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Langkah kementerian mendapat dukungan dari Badan Pengelola Investasi Danantara yang sebelumnya mengonfirmasi penggunaan entitas pembiayaan fiskal seperti PT Sarana Multi Infrastruktur.

"Nanti akan kita pakai tangan SMV fiskal kita untuk mengelola itu. Kita kan punya banyak juga, ada SMI, ada yang lain-lain. Jadi enggak langsung jadi tanggung jawab APBN. Jadi walaupun dikelola oleh pemerintah, tidak akan membebani APBN," kata Dony Oksaria, Chief Operating Officer Danantara.

Pemerintah telah mengalokasikan skema pembayaran berkala untuk menyelesaikan kewajiban pembiayaan kereta cepat yang beroperasi komersial sejak Oktober 2023 tersebut.

"Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun. Tetapi manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Penghematan anggaran negara dari penindakan kasus korupsi menjadi salah satu sumber dana yang disiapkan pemerintah untuk mencicil pinjaman.

"Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan.

Jadi saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita.

Untuk rakyat semua," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Rencana pengalihan utang dari PT Kereta Cepat Indonesia China ini turut direspons oleh parlemen di Jakarta.

"Tentunya, policy apa pun dari pemerintah itu adalah opsi yang terbaik," kata Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.

DPR RI kini menunggu keputusan resmi pemerintah sebelum menggelar pembahasan politik mengenai pergeseran utang serta pencatatan barang milik negara.

"Kalau pemerintah ambil keputusan maka tugas kami, Partai Golkar, adalah mengamankan secara politik. Karena butuh keputusan politik," kata Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.