Kemenkeu Luncurkan Sistem ARISE untuk Ketahanan Fiskal Daerah

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) resmi meluncurkan sistem pemodelan risiko bencana bernama Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience (ARISE) pada Selasa (1/9/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Peluncuran inovasi ini dilakukan berkolaborasi dengan United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) serta Institut Teknologi Bandung (ITB).

Sistem pendukung keputusan tersebut dirancang untuk mengintegrasikan pemodelan risiko bencana dengan estimasi dampaknya pada sektor perekonomian dan fiskal daerah. Kehadiran bencana dinilai menciptakan tekanan ganda pada anggaran daerah melalui penurunan penerimaan sekaligus lonjakan kebutuhan belanja.

Plt Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Nufransa Wira Sakti menyatakan bahwa langkah penanganan risiko bencana perlu disiapkan secara terukur dan tidak sebatas respons pascabencana.

"Kita perlu menggeser paradigma dari post-disaster response menuju pre-disaster planning, dan dari financing losses menuju managing risks," kata Plt Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Nufransa Wira Sakti.

Melalui penyediaan data komprehensif mengenai bahaya, kerentanan, hingga dampak fiskal, ARISE mendukung pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan mitigasi, kesiapan pembiayaan, serta strategi pengalihan risiko. Bagi Pemerintah Pusat, data dari sistem ini dimanfaatkan sebagai landasan berbasis bukti guna menyempurnakan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah menetapkan Provinsi Bali sebagai wilayah percontohan awal dari sistem ini. Ke depannya, implementasi ARISE bakal diperluas ke empat provinsi lain, meliputi Aceh, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah, sebelum nantinya ditargetkan menjangkau seluruh provinsi di Indonesia.

Acara peluncuran tersebut turut dihadiri perwakilan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, akademisi, serta mitra pembangunan internasional seperti DFAT Australia, Bank Dunia, dan Kantor Koordinator Residen PBB.

"Pemerintah berharap ARISE dapat menjadi langkah awal penguatan ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi guncangan bencana dan perubahan iklim, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan nasional," kata Plt Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Nufransa Wira Sakti.