Kemenkeu Pakai Teknologi Pintar Cegah Pita Cukai Palsu

Kementerian Keuangan akan menerapkan teknologi sistem pelacakan digital canggih guna memberantas peredaran pita cukai palsu pada kemasan rokok di Indonesia, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Jumat (28/8/2026).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa penerapan sistem keamanan anyar tersebut dijalankan melalui kerja sama antara Peruri dan perusahaan asal luar negeri.

"Namanya track and trace dari satu perusahaan kerja sama dengan Peruri. Nanti di situ cukainya nggak bisa dipalsu, beda lagi cukainya. Ada smart digital. Bukan barcode, scan khusus. (Perusahaan) dari luar negeri, tapi saya belum bisa buka perusahaannya," ujar Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026).

Inovasi ini disandarkan pada fitur pemindaian khusus serta mekanisme pengiriman data secara real-time. Keaslian pita cukai pada setiap kemasan rokok nantinya dapat diverifikasi secara langsung hanya menggunakan ponsel pintar.

Pemerintah juga berencana memasang mesin pengawas produksi di pabrik-pabrik rokok berskala besar. Perangkat tersebut bakal terhubung langsung menuju sistem pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

"Nanti ke-link langsung ke Bea Cukai Pusat. Jadi ke depan permainan seperti itu kita harapkan akan berkurang. Kalau bisa sih dihilangin semua.

Itu kan orang Indonesia kan pintar sekarang akal-akalin. Jadi, kita akan pastikan itu nggak terjadi lagi," jelas Purbaya.

Purbaya menekankan komitmennya untuk membenahi sistem pencegahan pelanggaran ke depan. Kendati fokus pada pencegahan, ia menegaskan tidak segan memecat pegawai DJBC yang terbukti terlibat dalam praktik kecurangan.

Mengenai pendanaan, perusahaan asing mitra kerja sama menggunakan skema investasi. Pembayaran jasa dilakukan melalui mekanisme bagi hasil dari tambahan pendapatan negara yang berhasil dihimpun.

"Anggarannya nanti dia akan ambil dari persentase berapa yang dihitung. Ada additional income-nya berapa dari situ, additional income ya. Kita akan coba 5 tahun ke depan. Kalau nggak ada tambahan income, saya berhentiin," imbuhnya.

Rencana penerapan sistem ini telah melewati fase uji coba di Jawa Tengah. Pemerintah menargetkan perluasan implementasi secara bertahap dengan memasang 100 mesin dalam 6 bulan dan mencapai 240 mesin dalam 9 bulan ke depan.

"Kan itu mesinnya juga itu kan betul-betul custom, harus dibuat sendiri, itu perlu waktu. Sekarang sudah dicoba di Jawa Tengah satu ya. Nanti dalam waktu dekat diperluas. Karena kita dalam 6 bulan kalau nggak salah udah dapat berapa 100 mesin, 9 bulan tuh 240 mesin," terangnya.