Kemenko PMK Dorong Revitalisasi Pendidikan Vokasi Berbasis Demand Driven

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mempercepat penyesuaian sistem pendidikan vokasi agar selaras dengan kebutuhan dunia industri. Langkah ini diambil guna mengatasi ketidaksesuaian kualifikasi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja nasional maupun global.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ojat Darojat, menegaskan pentingnya mengubah paradigma pendidikan kejuruan dari yang semula berfokus pada penyediaan lulusan (supply driven) menjadi berbasis kebutuhan industri (demand driven).

"Strategi yang kita kembangkan tentu diberikan semangat dan digerakkan oleh cita-cita atau harapan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Dia telah memberikan arahan terkait dengan arah revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi kepada para menteri dan sampaikan ke second layer-nya. Dan pada tahapan berikutnya, tentu kami harus menerjemahkan harapan pemerintah tersebut yang tertuang di dalam rencana kerja pemerintah – baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendeknya," ujar Ojat Darojat, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK.

Kemenko PMK melakukan pemetaan realitas untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan vokasi, mulai dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), politeknik, hingga pusat pelatihan kerja di bawah kementerian teknis bergerak ke arah yang sama.

"Cita-cita masa depan vokasi ya bagaimana caranya supaya kita bisa menyiapkan supply side yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan. Jadi itu dulu," ujar Ojat Darojat, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK.

Proses harmonisasi kurikulum dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dilakukan secara lintas sektor guna menjamin ekosistem pembelajaran yang relevan.

"Jadi tahapan pertama kita meluruskan dulu: ini cita-cita masa depan, dan ini keadaan kita saat ini. Ini penting sebagai baseline kita untuk menentukan strategi tersebut. Kondisi saat ini kita melihat kita punya baseline tentang keadaan seperti misalnya sekolah-sekolah vokasi yang diselenggarakan di bawah Dikdasmen, sekolah vokasi yang dilaksanakan oleh Dikti Saintek, dan juga kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh PTKL lainnya. Nah, itu dipastikan mereka bisa bergerak ke arah yang sama sesuai dengan amanat dari Presiden," kata Ojat Darojat, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK.

Upaya sinkronisasi ini dirancang agar pengajaran sehari-hari langsung menjawab dinamika dunia kerja modern.

"Untuk kepentingan tersebut, maka kita pada tahap berikutnya adalah mengorkestrasi, melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga teknis supaya bisa memastikan kurikulum yang mereka implementasikan, terus sumber daya manusia (SDM) – termasuk guru, tenaga kependidikan, serta dosen – juga memiliki kompetensi atau kualifikasi yang memang dibutuhkan agar bisa mengeksekusi kurikulum itu dalam pembelajaran sehari-hari ke siswa dan para mahasiswa. Dan kita sudah melakukan berulang-ulang dengan kementerian/lembaga teknis," kata Ojat Darojat, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK.

Perubahan fokus ini diharapkan dapat menekan angka pengangguran terdidik dari lulusan lembaga kejuruan.

"Kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan berbagai upaya bagaimana caranya supaya kurikulum dan kegiatan pembelajaran pendidikan yang dilaksanakan di sana itu bersifat demand driven," kata Ojat Darojat, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK.

Tujuan akhir dari koordinasi intensif ini adalah mencegah ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dan kebutuhan spesifik industri.

"Jangan sampai ada keluhan yang terjadi di antara masyarakat bahwa apakah itu politeknik, universitas, atau SMK meluluskan alumni-alumni yang kualifikasinya atau kompetensinya tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Nah itu, jadi kita terutama di sini banyak bergerak untuk memastikan bahwa supply side itu sesuai dengan demand side-nya," kata Ojat Darojat, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK.

Landasan hukum pelaksanaan program ini mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, yang diturunkan ke dalam dua Peraturan Menteri Koordinator.

"Sebagai payung hukum dari vokasi ini kita punya Inpres Nomor 68 Tahun 2022 dan turunannya itu ada dalam bentuk Permenko – pada tahun 2023 ada dua Permenko di situ – di mana menunjuk Bapak Menko PMK sebagai ketuanya. Dan kita di sini dipinjamkan sebagai second layer yang berusaha untuk menyelenggarakan day-to-day pelaksanaan Inpres tersebut," kata Ojat Darojat, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK.

Selain kebijakan kementerian, tantangan di sektor konstruksi juga menunjukkan tingginya kebutuhan sertifikasi. Data Asosiasi Pengusaha Konstruksi (Apeknas) menunjukkan Indonesia kekurangan 50% hingga 60% tenaga ahli konstruksi setiap tahunnya.

"Data dari Apeknas (Asosiasi Pengusaha Konstruksi) menunjukkan bahwa setiap tahunnya Indonesia masih kekurangan 50% hingga 60% tenaga ahli konstruksi," ujar Arseto, Wakil Direktur 3 Politeknik Inovasi Nusantara (Poltevara).

Lembaga pendidikan vokasi swasta seperti Poltevara menerapkan komposisi 70% praktik dan 30% teori untuk memastikan kesiapan kerja lulusan.

"Kerja fisik dapat digantikan atau tergeser seiring waktu, Pendidikan tinggi dan sertifikasi adalah bekal penting agar SDM kita tetap mampu bertahan dan bersaing di jenjang karir yang lebih tinggi," kata Junani, Wakil Direktur 2 Poltevara.

Penguatan vokasi turut memperhatikan kesejahteraan guru serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) guna mendukung proses pembelajaran yang efektif dan berkelanjutan, sebagaimana dijalankan dalam program pengabdian Universitas Negeri Semarang.