Kemensos Buka Pemutakhiran Data Desil Bansos yang Tidak Sesuai

Hasil jajak pendapat kumparan pada 25 Agustus hingga 1 September 2026 menunjukkan sebanyak 74,37 persen atau 235 dari total 316 responden mengeluhkan klasifikasi desil kesejahteraan mereka di Kementerian Sosial tidak sesuai dengan kondisi ekonomi riil.

Survei tersebut mencatat hanya 25,63 persen atau 81 responden yang menganggap data kesejahteraan keluarga mereka sudah tepat. Indikator penetapan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kelolaan Badan Pusat Statistik ini mencakup pekerjaan, pendidikan, daya listrik, kondisi hunian, hingga kepemilikan aset.

Sistem DTSEN membagi tingkat kesejahteraan ke dalam 10 tingkatan. Masyarakat pada Desil 1 hingga 4 diperuntukkan bagi penerima Program Keluarga Harapan dan Program Sembako, sedangkan Desil 5 menyasar program tertentu seperti PBI-JK. Kesalahan kategorisasi memicu penghentian bantuan, seperti yang dialami Iqbal Marqori (32), seorang pengemudi ojek daring penyandang tunadaksa di Medan yang masuk ke dalam Desil 6-10.

"Nah itu lah yang tidak tahu. Saya tidak tahu awalnya. Pas dikasih tahu, saya kaget Desil tinggi.

Ini Desilnya orang kaya gitu. Makanya tidak pernah dapat sembako gitu kan. Tidak pernah dapat apa-apa saya, beras aja tidak.

Saya Desil 6-10, keterangannya di situ saya tidak menerima bansos," kata Iqbal saat ditemui di kediamannya di Medan, Senin (31/8/2026).

Pria yang harus kehilangan kakinya akibat kecelakaan pada 2015 tersebut mengungkapkan bahwa kendaraan operasional yang digunakannya sehari-hari pun bukan milik pribadi.

"Tidak ada (aset). Motor pun punya adik ini. Bingung saya makanya, di kampung aja saya tidak ada apa-apa. Di Padang sana saya tinggal ya rumah nenek," ucap Iqbal.

Merespons berbagai ketidaksesuaian data di lapangan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa pemerintah membuka ruang perbaikan data bagi masyarakat, baik untuk mengatasi kekeliruan penerima yang tidak berhak maupun warga miskin yang terlewatkan.

“Jadi kami mohon masyarakat ya, kalau misalnya menemukan penerima manfaat atau masyarakat yang tidak layak menerima atau masyarakat yang memang sesungguhnya layak menerima tapi malah dia exclude, itu bisa kita perbaiki segera,” kata Gus Ipul merujuk keterangan tertulis pada Selasa (1/9/2026).

Gus Ipul menjelaskan bahwa proses pemutakhiran data dapat ditempuh melalui dua mekanisme, yaitu jalur formal berejenjang dari musyawarah RT/RW hingga aplikasi SIKS-NG di Dinas Sosial, serta jalur partisipatif digital.

“Salurannya kita buka lewat WA, kita buka lewat command center, kita buka lewat aplikasi Cek Bansos, kita buka lewat desa-desa dengan aplikasi SIKS-NG, di sana ada operator data desa, dan sekarang ada sekali lagi digitalisasi Bansos,” ujarnya.

Kementerian Sosial menegaskan bahwa kanal-kanal aduan tersebut disediakan guna menjamin transparansi publik dalam proses verifikasi data penerima bantuan.

“Jadi kalau ada keluhan, setiap ada fakta-fakta yang ada di lapangan, kita segera tindaklanjuti, kita segera mutakhirkan,” imbuhnya.

Pemerintah menyampaikan apresiasi tinggi kepada warga yang berpartisipasi aktif dalam melaporkan kekeliruan status desil di wilayahnya.

“Jadi itu tentu kita apresiasi dan kita buka untuk dilakukan pemutakhiran, Insya Allah data kita akan makin akurat,” kata Gus Ipul.

Penyesuaian data dinilai sangat krusial mengingat status sosial dan ekonomi masyarakat bergerak secara dinamik dari waktu ke waktu.

“Ini (pemutakhiran) penting, karena data menjadi penentu apakah program kita tepat sasaran, program kita sampai kepada meereka yang berhak,” jelasnya.

Pengelolaan data tunggal secara terpusat oleh BPS di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat mempermudah konsolidasi intervensi sosial nasional.

“Prinsip yang pertama bahwa pemerintah ingin terbuka. Pemerintah dibawah arahan Bapak Presiden Prabowo ingin melibatkan seluruh masyarakat agar kita memperoleh data yang akurat. Nah dengan adanya pengelola tunggal data ini, yaitu BPS, ini memudahkan kita untuk konsolidasi,” pungkasnya.