Keracunan Makanan MBG Terjadi Kembali, Ribuan Korban di Beberapa Daerah

Kasus dugaan keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi pada awal September 2026 di sejumlah daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan dengan ribuan korban yang terdiri dari siswa, santri, dan guru mengalami gejala mual, pusing, hingga diare.

Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sejak pelaksanaan MBG pada 2025 hingga awal Agustus 2026, sebanyak 40.759 orang diduga keracunan, dengan 12.656 kasus terjadi sepanjang Januari hingga Agustus 2026.

Selain itu, dokter spesialis gizi klinik Dr dr Nurul Ratna Mutu Manikam menjelaskan keracunan yang menyebabkan muntah dan diare berlebihan dapat menurunkan elektrolit dalam tubuh, yang berpotensi berdampak pada fungsi otak dan saraf anak, meski kasus gangguan fungsi otak akibat keracunan cukup langka.

"Kalau reaksi awal keracunan tubuh itu kan muntah. Jadi benda asing akhirnya dikeluarkan oleh saluran cerna. Jadinya lebih banyak muntah, diare, segala macam," ujar dr Nurul.

Dr Nurul menambahkan, "Kalau dia elektrolitnya banyak berkurang, natriumnya kurang, kalium kurang, itu akan memengaruhi perkembangan otaknya juga. Jadi akhirnya anak bisa kejang, atau bisa sakit berulang. Terus anak itu rentan terhadap penyakit karena efek dari keracunan makanan."

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melalui Menteri Natalius Pigai mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan pemulihan hak korban keracunan MBG sesuai prinsip dan standar HAM dengan melibatkan pemerintah dan pihak swasta dalam pelaksanaan program.

"Kementerian HAM meminta BGN memulihkan hak korban keracunan MBG dengan melibatkan pihak pemerintah dan swasta berpedoman pada prinsip dan standar HAM," ujar Natalius Pigai.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menerima kritik tajam terkait tata kelola program MBG yang masih prematur dan kerap mengalami masalah berulang. Kepala Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) sering dijadikan pihak yang disalahkan, padahal persoalan berulang tersebut menunjukkan kegagalan sistem secara menyeluruh.

Pengelolaan dan pengawasan dari hulu ke hilir program MBG, termasuk standar pengadaan bahan pangan dan kualitas dapur, dianggap belum maksimal. BGN dianggap belum cukup mengawasi yayasan, pemilik dapur, dan rantai pengadaan makanan yang memungkinkan terjadinya keracunan berulang.

Seorang narasumber menyatakan, "Jika pola kesalahan yang sama muncul di banyak tempat, yang patut dipertanyakan bukan semata-mata 'siapa yang salah?', melainkan 'mengapa sistem memungkinkan kesalahan yang sama terjadi berulang kali?'"

BGN sebelumnya pernah menghentikan sementara layanan MBG selama masa libur sekolah sebagai upaya pembenahan, tetapi kasus keracunan justru meningkat setelahnya, menunjukkan evaluasi yang dilakukan belum efektif.