Komdigi Awasi Penggunaan Kuota Internet Anti Hangus Operator Seluler

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai mengawasi skema kuota internet agar tidak hangus oleh operator seluler di Jakarta pada Kamis, 10 September 2026. Langkah ini diambil setelah diterbitkannya Surat Edaran Menkomdigi sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, seperti dilansir dari Detik iNET.

Pemerintah meminta seluruh pihak operator seluler agar mematuhi aturan perlindungan kuota bagi konsumen tersebut. Kebijakan baru ini dirancang untuk memastikan hak-hak para pengguna layanan telekomunikasi seluler di Indonesia tetap terlindungi.

"Ya, kan sudah keluar (SE Menkomdigi). Kita merespon apa yang sudah diputuskan (Mahkamah Konstitusi) secara hukum tentang kuota internet itu, dan kita harapkan semua opsel bisa patuh terhadap aturan itu," ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria.

Pihak kementerian juga melakukan langkah taktis dengan menggandeng berbagai pihak terkait guna merealisasikan ketetapan hukum dari Mahkamah Konstitusi tersebut secara tepat.

"Dan, juga melakukan koordinasi, kolaborasi dengan para stakeholder, terutama untuk mengawasi pelaksanaan dari keputusan MK itu," kata Nezar Patria.

Kebijakan mengenai perlindungan sisa data internet ini bermula dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 pada 23 Juli 2026. Keputusan MK tersebut mengharuskan penyedia jasa telekomunikasi menghadirkan skema layanan yang menjamin sisa paket data pengguna tidak hilang begitu saja.

Merespons hal itu, Komdigi menerbitkan Surat Edaran Menkomdigi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota pada 28 Agustus 2026 sebagai panduan pelaksanaan bagi seluruh operator.

Perlindungan sisa paket dapat diterapkan melalui mekanisme rollover, perpanjangan masa aktif, kompensasi, pengalihan manfaat, hingga pengembalian dana. Selain itu, pihak operator dilarang membebankan biaya tambahan kepada pelanggan hanya untuk mempertahankan sisa kuota internet mereka.