Menkomdigi Terbitkan SE Larang Operator Hanguskan Sisa Kuota Internet

Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 pada Rabu (26/8/2026) yang melarang seluruh operator seluler menghanguskan sisa kuota internet milik pelanggan. Kebijakan ini mewajibkan penyedia jasa telekomunikasi untuk menyediakan opsi layanan yang menjamin akumulasi sisa kuota data yang telah dibayar, sebagaimana dilansir dari Detik iNET. Penerbitan aturan tersebut merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 23 Juli 2026.

Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa sisa kuota internet merupakan hak milik tidak berwujud atau intangible asset yang memiliki nilai ekonomi bagi pengguna, sehingga tidak lagi dikategorikan sebagai layanan komersial semata. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memberikan penegasan terkait perlindungan sisa kuota data yang sudah dibeli oleh masyarakat.

"Kuota yang sudah dibayar oleh pelanggan adalah hak pelanggan. Sisa kuota tidak boleh begitu saja hangus dan operator tidak boleh mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tersebut," kata Meutya dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/8/2026).

Melalui regulasi anyar ini, penyedia jaringan bergerak seluler diharuskan menyediakan skema layanan yang fleksibel, seperti fitur akumulasi kuota (rollover), perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, hingga pengembalian dana (refund). Penyedia jasa juga dilarang keras menarik tarif tambahan dengan dalih perpanjangan masa berlaku atas kuota yang belum terpakai. Selain itu, operator seluler diwajibkan meningkatkan transparansi informasi terkait tarif dan pemakaian, mempermudah akses cek kuota, serta memperkuat mekanisme penanganan pengaduan konsumen. Seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melaporkan pemenuhan ketentuan ini kepada Direktur Jenderal Infrastruktur Digital minimal satu kali setiap bulan.