Komisi III DPR Tegaskan Tidak Ada Surat Presiden Penggantian Kapolri

Komisi III DPR menegaskan tidak menerima Surat Presiden (Surpres) terkait penggantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Selasa, 4 Agustus 2026.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan kabar tentang Surpres tersebut adalah tidak benar dan mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh isu tidak berdasar yang beredar di media sosial.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni juga memastikan bahwa DPR belum menerima surat tersebut dan menegaskan kinerja Kapolri Sigit selama ini sangat profesional dan baik.

"Tidak benar ada surat presiden soal penggantian Kapolri," ujar Habiburokhman kepada wartawan.

Habiburokhman mengimbau masyarakat agar tidak percaya pada isu yang tidak memiliki dasar jelas.

"Kagak ada, kagak ada," ujar Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sahroni menyampaikan bahwa isu pergantian Kapolri memang kencang muncul karena masa jabatan Sigit sudah lima tahun, tetapi sampai saat ini belum ada masalah terkait penggantian tersebut.

"Belum, nggak ada masalahnya. Kalau isu dikirim kan kita sudah tahu. Kalau kalian tanya pasti gua jawab. Masalahnya belum ada," kata Sahroni.

Menurut Sahroni, Sigit telah menjalankan tugasnya dengan profesional meskipun ada kekurangan yang dianggap wajar dalam lingkungan kepemimpinan.

"Kinerja Kapolri bagus kok. Cuma kan isu terkait dengan bagaimana Kapolri diganti kan hembusannya kencang, wajar kan beliau udah 5 tahun, gitu," ucapnya.

Sahroni menambahkan tantangan memimpin Polri yang membawahi sekitar 280 juta penduduk Indonesia tidak mudah, dan ia yakin Presiden Prabowo Subianto akan mempertahankan Kapolri karena kinerjanya yang baik.

"Tapi ini kan aspek profesionalisme yang dilakukan oleh Pak Sigit. Dia kan bekerja luar biasa loh. Pengamanan, walaupun ada kurangnya wajarlah. Namanya pemimpin kalau nggak ada kurangnya itu namanya Tuhan, gitu," ujar Sahroni.

Selain itu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto memberikan tanggapan terkait isu pergantian Kapolri yang beredar.

Aris tidak membantah maupun mengonfirmasi apakah surat presiden sudah sampai ke DPR dan menekankan bahwa pergantian jabatan adalah hal yang pasti terjadi dan keputusan ada di tangan Presiden.

"Tunggu tanggal waktunya. Jabatan di dunia pasti akan diganti, tidak ada yang tidak diganti," kata Aris di Istana Kepresidenan Jakarta.

Aris juga menyatakan bahwa keputusan perombakan posisi pembantu presiden akan bergantung pada kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Isu pergantian Kapolri ini muncul di tengah konflik antara jaksa dan polisi dalam penanganan kasus dugaan korupsi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, yang dikabarkan tidak dilaporkan oleh Kapolri kepada Presiden.

Laporan mengenai opsi pergantian Kapolri telah dibahas dalam beberapa rapat terpisah pada Juli 2026, namun menurut Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, isu tersebut belum memiliki dasar yang kuat.