Komisi X DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp 307,774 Miliar untuk Perpusnas 2027

Komisi X DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran untuk Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tahun anggaran 2027 sebesar Rp 307,774 miliar, sebagai respons terhadap pemotongan anggaran sebelumnya, dilansir dari Detikcom. Perpusnas kini memiliki pagu anggaran 2025 sebesar Rp 417,725 miliar, yang sebagian besar akan diprioritaskan untuk memperkuat program literasi dan memperluas akses bacaan hingga ke pelosok desa. Kepala Perpusnas E Aminudin Aziz menjelaskan bahwa pagu anggaran ini difokuskan pada lima program literasi nasional prioritas, termasuk bantuan bacaan bermutu, program Relawan Literasi Masyarakat (RELIMA), KKN Tematik Literasi, paket jurnal elektronik, dan akreditasi perpustakaan sekolah atau madrasah.

"Karena pada tahun 2026 program ini dihentikan karena tidak memiliki anggaran, padahal justru tuntutan masyarakat untuk bacaan bermutu di desa sangat tinggi," ujar Aminudin mengenai penghentian program bantuan bacaan bermutu di daerah 3T dan desa tertentu pada tahun sebelumnya.

Setelah persetujuan anggaran, Komisi X DPR meminta Perpusnas memperkuat literasi daerah, layanan perpustakaan, pengembangan di wilayah 3T dan kelompok marginal, serta kemitraan dengan perpustakaan daerah dan sekolah. Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro menekankan pentingnya indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan perpustakaan, misalnya jumlah koleksi, kunjungan, dan aktivitas yang terselenggara.

Menanggapi hal tersebut, Aminudin menegaskan bahwa kinerja perpustakaan harus dinilai secara komprehensif. "Perpustakaan itu akan dikatakan baik ketika koleksinya bertambah setiap saat," ujarnya. Perpusnas juga menyiapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik 2027 sebesar Rp 118,75 miliar yang dialokasikan untuk 269 lokasi prioritas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dengan fokus utama pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Penentuan lokasi mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kesiapan infrastruktur perpustakaan setempat agar perpustakaan tidak hanya menjadi tempat menyimpan buku, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Usulan tambahan anggaran ini akan disampaikan Komisi X DPR kepada Badan Anggaran DPR untuk pembahasan lanjutan sesuai mekanisme penganggaran.