KPK Geledah Kantor Imigrasi Jaksel Terkait Kasus Silmy Karim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Imigrasi Jakarta Selatan pada Selasa sore, 4 Agustus 2026, terkait penyidikan kasus dugaan pemerasan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang melibatkan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

Penggeledahan selesai sekitar pukul 18.00 WIB atau habis magrib, menurut Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein.

"Itu baru selesai tadi sekitar jam 6 habis magrib, itu tim melakukan kegiatan penggeledahan di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan," ujar Achmad Taufik Husein di Gedung KPK, Jakarta.

Hingga saat ini, KPK belum merinci barang bukti apa yang ditemukan dari penggeledahan tersebut maupun ruang mana saja yang digeledah.

"Dan ini mungkin nanti hasilnya karena sedang proses terakhir ya. Nanti mungkin akan ada update hasil-hasil penggeledahannya yang disampaikan oleh juru bicara," tambahnya.

Kasus pemerasan ini diduga terjadi sejak Silmy Karim menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada 2023 dan berlanjut saat menjabat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2024-2026.

KPK menduga total uang yang dikumpulkan dari praktik tersebut mencapai Rp145,5 miliar dengan Silmy menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu.

KPK menetapkan delapan tersangka dalam perkara ini, antara lain Silmy Karim selaku mantan Wamen Imigrasi dan Dirjen Imigrasi, Plt Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam, serta beberapa pejabat dan staf di Direktorat Jenderal Imigrasi.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 2-3 Juni 2026 terkait dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Selain Silmy dan Saffar, tersangka lain dalam kasus ini meliputi Jaya Saputra, Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Juniadi Sri Priambudi, dan Gusti Benardiansyah.