KPK Luncurkan Program E-Learning ASN Berintegritas Nasional

Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Kementerian PANRB, LAN, dan BKN resmi meluncurkan program nasional E-Learning ASN Berintegritas di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, pada Rabu (17/06/2026).

Langkah strategis berbasis digital ini diimplementasikan untuk membangun ekosistem budaya antikorupsi serta memperkuat komitmen integritas bagi lebih dari 6,7 juta Aparatur Sipil Negara di seluruh wilayah Indonesia.

Sebelum diresmikan, uji coba platform pembelajaran digital ini telah dilaksanakan pada 12 instansi percontohan dan berhasil menjangkau 62.750 pegawai dari target awal sebanyak 56.788 orang.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan pentingnya peran aparatur negara karena mereka merupakan representasi langsung dari pelayanan pemerintah yang berinteraksi dengan masyarakat setiap hari.

"Lebih dari 6,7 juta ASN saat ini menjadi wajah negara yang ditemui masyarakat setiap hari. ASN hadir di kantor pelayanan publik, ruang kelas, puskesmas dan rumah sakit, hingga di balik kebijakan dan pembangunan yang memastikan negara hadir sampai ke pelosok," ujar Setyo Budiyanto, Ketua KPK.

Setyo Budiyanto menambahkan bahwa efektivitas kehadiran negara dinilai dari pelaksanaan tugas pegawainya, di mana nilai moral menjadi pembeda utama dalam menjaga kepercayaan publik.

"Yang kita bangun bukan sekadar platform digital, tetapi gerakan nasional pembelajaran integritas ASN yang diharapkan mampu menjangkau jutaan aparatur negara secara luas dan konsisten," kata Setyo Budiyanto, Ketua KPK.

Menurutnya, penegakan hukum saja tidak cukup untuk memberantas korupsi yang sering kali bermula dari tindakan atau kompromi kecil yang dianggap lumrah di lingkungan kerja.

"Korupsi tidak selalu dimulai dari keputusan besar. Ia sering berawal dari kompromi-kompromi kecil yang dianggap biasa. Karena itu, pencegahan yang paling bermakna adalah yang mampu menyentuh kesadaran, membentuk karakter, dan mengubah perilaku," tegas Setyo Budiyanto, Ketua KPK.

Ia juga mengapresiasi kementerian dan lembaga yang berkolaborasi, sekaligus menegaskan bahwa kualitas sistem digitalisasi pengadaan seperti E-Catalogue masih rentan diakali jika tidak didukung integritas manusianya.

"Yang saya sebut paling gampang misalkan E-Catalogue gitu. Pengadaan secara digitalisasi masih bisa dimainkan, masih bisa diotak-atik. Ditutup siang hari, dibuka malam hari gitu.

Karena apa? Kembali pada sumber daya manusianya," kata Setyo Budiyanto, Ketua KPK.

Setyo Budiyanto membeberkan bahwa praktik manipulasi pengadaan kerap melibatkan makelar atau calo perkara yang sebenarnya hanya memanfaatkan kebocoran informasi dari oknum internal.

"Sering saya sampaikan ya, mereka selalu beralasan, 'Pak, ada markus, makelar kasus, ada calo, ya ada broker'. Sering saya sampaikan seperti itu. Mereka ini tidak sakti-sakti amat, Bapak-Ibu. Mereka ini sebenarnya adalah penonton, pemain yang menunggu kucuran informasi dari orang dalam ya," sebut Setyo Budiyanto, Ketua KPK.

Modus operandi para calo tersebut berlanjut dengan bergerilya mencari vendor serta memotong harga penawaran setelah mendapatkan detail spesifikasi dari orang dalam.

"Jadi kalau orang dalam sudah ngasih tahu 'woi, nanti buka buat pengadaan speknya ini ini ini'. Diarahkan, Pak. Nanti harga penawarannya sekian, sekian, sekian.

Dia buatlah itu ya. Nah, nanti tinggal merekalah broker, markus, makelar itu yang kemudian calo itulah yang gerilya, carilah pemain-pemain, carilah vendor, motong harga gitu sekian," ucap Setyo Budiyanto, Ketua KPK.

Dirinya turut meminta perhatian dari seluruh gubernur dan kepala daerah yang hadir untuk ikut bertanggung jawab memantau serta menegakkan integritas para aparatur di daerahnya masing-masing.

"Pak Gubernur, Ibu Gubernur, Kepala Daerah semuanya, saya minta ini juga menjadi perhatian bagi semua. Dengan segala situasi dan kondisi saat ini ya, kita tidak bisa melupakan bahwa itu jadi tanggung jawab kita semuanya," sebut Setyo Budiyanto, Ketua KPK.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan penemuan KPK terhadap berbagai kasus korupsi pengadaan canggih yang terbukti masih bisa dimanipulasi melalui mekanisme pintu belakang.

"Karena apa? Kalau kita melakukan semua kegiatan tanpa integritas ya, maka yang dibuat, yang sudah dikerjasamakan oleh kita semuanya ini dengan cara digitalisasi itu hanya sebuah alat," kata Setyo Budiyanto, Ketua KPK.

Setyo Budiyanto mengingatkan bahwa kecanggihan teknologi pelaporan tetap berupa alat semata yang keamanannya kembali pada komitmen moral para pelaksana birokrasi.

"Alat bisa diakali ya, Kami sudah buktikan banyak di perkara-perkara itu, kelihatannya saja sudah digitalisasi tapi pintu belakangnya, backdoor-nya itu ternyata masih bisa dimainkan," katanya Setyo Budiyanto, Ketua KPK.

Ia pun mengimbau para pegawai untuk waspada terhadap gratifikasi ilegal di lapangan yang sering kali dipicu oleh keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan instan.

"Saya paham situasi di lapangan memang tidak mudah. Namanya godaan, namanya iming-iming, pasti ada ya. Ini situasional. Menhadapai masyarakat yang mau cepat, tidak mau repot ya, tidak mau kemudian harus bolak-balik dan sebagainya, itu menjadi sebuah godaan dan iming-iming yang nyata," kata Setyo Budiyanto, Ketua KPK.

Pegawai diminta mengasah kepekaan nurani agar mampu mendeteksi serta menolak penerimaan dana tidak sah yang berpotensi menyeret mereka ke ranah hukum.

"Seluruh ASN itu untuk bisa peka naluri instingnya. 'Oh ini insting nggak baik nih'. Ibarat kata 'Oh ini uang hangat nih, oh ini uang panas nih, oh ini akan menjerumuskan'," kata Setyo Budiyanto, Ketua KPK.

Setyo Budiyanto menegaskan bahwa kehati-hatian dalam mengambil keputusan berdasarkan insting positif akan mendukung kesuksesan agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan.

"Nah, diingatkan kepada mereka ya supaya dalam setiap pengambilan keputusan kembali kepada insting, kembali kepada naluri, kembali kepada kepekaan itulah yang akhirnya bisa menjadi sebuah hal yang positif dan nanti ending-nya adalah keberhasilan, keberhasilan bersama dalam skala agenda nasional," ujarnya Setyo Budiyanto, Ketua KPK.

Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menetapkan bahwa pembangunan karakter dan moral birokrasi membutuhkan proses edukasi yang berkesinambungan serta komitmen jangka panjang.

"Peluncuran program E-Learning ASN Berintegritas hari ini menjadi penting sebagai upaya bersama untuk memperkuat budaya integritas dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik," ujar Rini Widyantini, Menteri PANRB.

Menteri Rini memaparkan lima pilar strategis, yang mencakup penerapan nilai antikorupsi, budaya melayani, penyusunan kompetensi, pemerataan akses digital, serta penerbitan Surat Edaran kewajiban program.

"Modul e-learning dirancang untuk mengikis budaya dilayani dan menggantinya dengan budaya melayani yang bersih dari gratifikasi," jelas Rini Widyantini, Menteri PANRB.

Selain itu, integrasi materi pembelajaran ke dalam platform Smart ASN akan dikonversi menjadi jam pelajaran, dan keikutsertaan pegawai akan dipantau melalui dasbor monitoring INDATA KPK.

"Oleh karena itu, Kementerian PANRB bersama LAN telah menyiapkan satu sistem terpadu nasional Smart ASN," ungkap Rini Widyantini, Menteri PANRB.

Rini menegaskan esensi reformasi birokrasi harus termanifestasi nyata lewat pelayanan publik yang bersih tanpa pungutan liar, bahkan hingga ke daerah pelosok.

"Ketika seorang warga di pelosok mendapatkan pelayanan cepat tanpa syarat ‘uang administrasi’, di situlah integritas kita berbicara. Tidak ada ruang bagi aparatur berkinerja tinggi, tetapi berintegritas rendah, untuk mengelola pemerintahan ini," ucap Rini Widyantini, Menteri PANRB.

Kementerian PANRB juga mengoordinasikan keikutsertaan program ini agar masuk ke dalam kerangka 9 Kotak Manajemen Talenta demi mendorong keterlibatan aktif pimpinan daerah.

"Peran pejabat pembina kepegawaian, termasuk sekretaris jenderal dan sekretaris daerah, menjadi krusial dalam memimpin implementasi serta memantau keikutsertaan ASN. Partisipasi pegawai nantinya akan dipantau secara berkala melalui sistem INDATA," ujarnya Rini Widyantini, Menteri PANRB.

Pihaknya meminta komitmen penuh dari para pimpinan kementerian maupun pemerintah daerah untuk memastikan seluruh jajaran di bawahnya menuntaskan program pembelajaran ini.

"Saya minta komitmen Bapak Ibu sekalian untuk selalu mendorong para pegawainya," pungkas Rini Widyantini, Menteri PANRB.

Pada pelaksanaan percontohan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu instansi yang meraih penghargaan dari KPK karena sukses melampaui target kepesertaan.

Tercatat sebanyak 7.245 ASN Jawa Tengah menyelesaikan pelatihan tersebut dari target awal yang ditetapkan oleh KPK sebanyak 2.500 orang atau mencapai rasio 289,8 persen.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan program edukasi digital ini sangat efektif dalam membentuk karakter pegawai agar menjauhi segala bentuk penyimpangan jabatan.

"Jadi e-learning mengedukasi bagaimana kita memunyai integritas, terutama dalam hal pemberantasan korupsi di tingkat ASN," kata Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah.

Ahmad Luthfi menargetkan total 47 ribu ASN di wilayahnya memiliki standar moral yang tinggi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

"Integritas itu marwahnya suatu dinas atau institusi. Pencegahan yang dilakukan KPK ini bagus sekali. Nanti BPSDMD akan selalu menggelorakan terkait dengan e-learning ini, sehingga secara tidak langsung mendidik ASN tidak melanggar hukum," jelas Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah.

Kepala BPSDMD Jawa Tengah Uswatun Hasanah menjabarkan bahwa pihaknya merencanakan pembukaan gelombang baru dengan kapasitas 3.000 peserta per angkatan demi menjangkau seluruh pegawai Pemprov Jateng.

"Artinya, secara persentase sudah 289% dari target. Setelah ini kita buka batch lagi, per batch itu 3.000 ASN untuk menyelesaikan sekitar 47 ribu-49 ribu ASN Pemprov Jateng," beber Uswatun Hasanah, Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

Uswatun mengungkapkan kendala teknis berupa kepadatan proses login pada server saat pelaksanaan awal, yang kini diantisipasi dengan migrasi ke sistem virtual private server bersama Dinas Kominfo.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Tangerang terpilih menjadi salah satu dari 10 instansi perdana yang ditunjuk mengimplementasikan tahap pertama platform digital skala nasional tersebut.

Wali Kota Tangerang Sachrudin menyatakan kesiapan wilayahnya dan berencana mengolaborasikan materi kurikulum KPK dengan aplikasi kepegawaian lokal bernama Gorvu.

"Menjadi bagian dari 10 instansi pertama di Indonesia merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Dengan sistem e-learning ini, tidak ada lagi batasan ruang dan waktu bagi ASN Kota Tangerang untuk terus memperkuat pemahaman mengenai pentingnya integritas dalam birokrasi," ujar Sachrudin, Wali Kota Tangerang.

Sachrudin optimistis aparatur yang profesional serta jujur secara otomatis akan mendongkrak kinerja pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat lokal.

"Integritas adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik. Ketika ASN kita bekerja dengan jujur, berintegritas, dan profesional, maka dengan sendirinya kinerja pemerintah akan meningkat dan pelayanan kepada masyarakat Kota Tangerang akan jauh lebih berkualitas," pungkas Sachrudin, Wali Kota Tangerang.

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana memaparkan platform ini menyajikan enam modul interaktif terintegrasi bertema Labirin Integritas.

"Program ini menjadi bagian dari gerakan nasional pembelajaran integritas ASN yang tidak hanya menanamkan nilai, tetapi juga membentuk karakter dan memperkuat budaya antikorupsi di birokrasi," ujar Wawan Wardiana, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.

Kurikulum tersebut menyajikan simulasi kasus dilema etika kerja, video pembelajaran, serta permainan edukatif agar peserta terlatih mengambil keputusan secara tepat.