KPK Segel Kantor Dinas PUPR Pemalang Usai Operasi Tangkap Tangan

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyegel ruang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta rumah warga di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, pada Selasa malam, 28 Juli 2026. Tindakan penindakan ini diduga berkaitan erat dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan infrastruktur setempat.

Berdasarkan pantauan di lokasi, stiker bertuliskan Dalam Pengawasan KPK terpasang di pintu ruang kepala dinas serta hunian warga di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo. Pemasangan stiker penindakan tersebut mencantumkan tanggal 28 Juli 2026 disertai tanda tangan resmi penyidik lembaga antirasuah.

Rangkaian penggeledahan dan penyegelan ini berlangsung bersamaan dengan operasi penangkapan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Kepala daerah yang baru terpilih pada Pilkada 2024 dan diusung gabungan Partai Golkar, Perindo, PSI, Gelora, serta Partai Buruh tersebut tercatat memiliki total harta kekayaan mencapai Rp21,3 miliar dalam LHKPN.

Aset Bupati Pemalang tersebut mencakup 18 bidang tanah dan bangunan senilai Rp12,2 miliar yang tersebar di Pemalang, Jakarta Timur, Surabaya, Semarang, Bandung, hingga Gianyar. Selain itu, Anom menguasai kendaraan bermotor senilai Rp1,1 miliar, harta bergerak lain Rp440 juta, surat berharga Rp902,2 juta, kas Rp782,2 juta, serta harta lainnya Rp7 miliar, dikurangi tanggungan utang sebesar Rp1,2 miliar.

Aktivitas di kompleks Kantor Bupati Pemalang terpantau sepi pada Selasa tengah malam dengan penjagaan rutin petugas keamanan. Sekitar pukul 00.30 WIB, tiga orang mendatangi ruang tunggu tamu bupati dan kemudian keluar bersama istri Bupati Pemalang pada pukul 01.40 WIB menuju Polres Pemalang tanpa memberikan keterangan kepada awak media.

Pihak lembaga antirasuah telah mengonfirmasi pelaksanaan operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang tersebut secara singkat.

"Benar," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat pada Rabu, 29 Juli 2026.

Fitroh belum membeberkan rincian perkara konstruksi kasus infrastruktur maupun daftar pihak lain yang turut diamankan dalam operasi tersebut.

"Lebih detailnya ke jubir," kata Fitroh Rohcahyanto, Wakil Ketua KPK.