Penyegelan Kantor PUPR Pemalang Mengiringi OTT Bupati Anom Widiyantoro

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyegel kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang serta dua rumah tinggal pasca penangkapan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dalam operasi tangkap tangan pada Selasa, 28 Juli 2026 malam.

Langkah penindakan oleh lembaga antirasuah tersebut tampak dari stiker segel yang terpasang pada pintu kantor Kepala DPUPR Pemalang pada Rabu, 29 Juli 2026 pagi, sebagaimana dilaporkan detikJateng.

Penyegelan juga menyasar dua unit hunian di Perumahan Mutiara Residence Pemalang, yakni Blok B dan Blok C. Rumah di Blok B diketahui ditempati seorang kontraktor berinisial O yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Anom Widiyantoro.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi penindakan senyap di Jawa Tengah tersebut. Penangkapan terhadap Anom tercatat sebagai operasi tangkap tangan ke-18 yang digelar KPK sepanjang tahun 2026.

"Benar (ditangkap)," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, dilansir dari Tempo.

Hingga kini KPK belum membeberkan detail konstruksi perkara maupun jumlah pasti pihak yang ditangkap. Para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara periodik 2025 yang disampaikan pada 26 Maret 2026, Anom tercatat memiliki kekayaan bersih sebesar Rp21,31 miliar setelah dikurangi utang senilai Rp1,24 miliar. Komposisi asetnya didominasi 18 bidang tanah dan bangunan senilai Rp12,29 miliar yang tersebar di Pemalang, Bekasi, Jakarta Timur, Bandung, Semarang, Surabaya, Gianyar, hingga Tegal.

Anom juga melaporkan kepemilikan 11 unit kendaraan bermotor senilai Rp1,109 miliar, termasuk Harley Davidson keluaran 2020 seharga Rp450 juta. Selain itu, terdapat harta bergerak lain senilai Rp440 juta, surat berharga Rp902,2 juta, kas dan setara kas Rp782,2 juta, serta harta lainnya sebesar Rp7,03 miliar.

Penangkapan ini terjadi sekitar satu tahun setelah Anom menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih KPK. Saat itu, KPK mengingatkan kerawanan korupsi pada sektor penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan sumber daya manusia.