KPK Usut Korupsi Bansos Beras PKH di Jateng

Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan korupsi pada proses penyaluran Bantuan Sosial Beras Program Keluarga Harapan alokasi Agustus, September, dan Oktober tahun 2020. Penyelidikan ini melibatkan rencana pemeriksaan terhadap Kepala Bulog Kanwil Jawa Tengah Sri Muniati, seperti dilansir dari Detik Finance pada Kamis (10/9/2026).

Pihak Perum Bulog menyatakan komitmennya untuk menghormati seluruh proses hukum yang sedang ditangani oleh penyidik KPK. Manajemen memastikan jajarannya akan senantiasa kooperatif dalam memberikan data maupun keterangan yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum.

Terkait penyaluran bantuan tersebut, Perum Bulog memberikan penjelasan mengenai batasan tanggung jawab instansi. BUMN pangan ini menegaskan kewenangannya terbatas sebagai penyedia barang sampai di pintu gudang, sedangkan proses pendistribusian beras hingga ke Keluarga Penerima Manfaat menjadi tanggung jawab pihak transporter.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Perum Bulog Tomi Wijaya memberikan rincian mengenai fokus informasi yang dimintai keterangan oleh penyidik lembaga antirasuah. Menurut keterangannya, informasi tersebut berkaitan dengan volume beras yang diserahterimakan kepada penyalur di atas alat angkut area pintu gudang.

"Bulog menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan siap memberikan dukungan informasi yang diperlukan," ujar Tomi Wijaya, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Perum Bulog.

Ia menambahkan bahwa seluruh pelaksanaan penugasan dari pemerintah senantiasa mengacu pada regulasi dan batasan kewenangan yang berlaku bagi perusahaan.

"Bulog pastinya terus berkomitmen mengedepankan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap penugasan pemerintah, kami juga akan kooperatif apabila diperlukan dalam rangka mendukung proses hukum yang berlangsung," tambah Tomi Wijaya, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Perum Bulog.

Perum Bulog menegaskan kembali posisinya untuk mendukung penegakan hukum secara profesional dan transparan. Sebagai badan usaha milik negara, Bulog berjanji menjaga prinsip tata kelola yang baik dan siap memenuhi panggilan pemeriksaan berikutnya.