Krisis Uang Tunai Sudan Selatan Hambat Gaji PNS dan Pemilu 2026

Sudan Selatan mengalami krisis uang tunai yang parah, menyebabkan pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) tertunda hingga sembilan bulan dan menimbulkan kesulitan dalam penarikan uang di bank, menurut laporan The EastAfrican, Rabu (26/8/2026).

Presiden Sudan Selatan Salva Kiir menyatakan pemerintah memiliki cukup penerimaan domestik nonmigas untuk membayar gaji, namun tengah mencari solusi untuk mengatasi kelangkaan uang tunai dan mengembalikan kepercayaan publik. Kelangkaan ini juga menghambat proyek pembangunan, termasuk pembangunan jalan.

Masyarakat menghadapi antrean panjang di bank karena pembatasan penarikan akibat minimnya uang tunai fisik. Krisis ini pun berpotensi mengganggu persiapan pemilu nasional yang dijadwalkan pada 22 Desember 2026, dengan Komisi Pemilihan Nasional dan Dewan Partai Politik menghadapi hambatan keuangan.

Seorang anggota parlemen menyebut beberapa pejabat sudah dua tahun tidak menerima gaji dan memperingatkan bahwa tanpa pembayaran gaji, pelaksanaan pemilu bisa bermasalah.

Bank Sentral Sudan Selatan sejak April 2026 telah berupaya menstabilkan likuiditas dengan menggelar pertemuan bersama bank komersial. Kebijakan moneter diterapkan untuk menjaga sektor perbankan, namun banyak uang tunai berada di luar sistem perbankan sehingga menghambat pengendalian ekonomi dan akses kredit, ujar ekonom Daniel Athior Atem Manyuon.

Ekonomi Sudan Selatan sangat bergantung pada minyak, namun pendapatan dan ekspor minyak terganggu konflik di Sudan yang mengganggu jalur pipa ekspor melalui negara tersebut. Bank Dunia menilai Sudan Selatan rentan secara makroekonomi akibat ketergantungan minyak, pengelolaan fiskal lemah, dan gangguan infrastruktur ekspor.

Bank Dunia juga mencatat tunggakan gaji meluas dan penurunan upah riil pegawai pemerintah. Krisis kas ini sudah berdampak pada operasi diplomatik, seperti pengurangan jam operasional kedutaan di Kenya akibat masalah pembayaran sewa.

Pemerintah kini menghadapi tekanan untuk menyelesaikan tunggakan gaji, menjaga roda pemerintahan berjalan, dan membiayai pemilu Desember 2026.

Sementara itu, Bareskrim Polri menangkap tersangka R terkait penyelundupan emas ilegal ke Hong Kong di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa (25/8). Penangkapan ini hasil pengamatan terhadap pergerakan R yang baru tiba dari Jepang.

Tim penyidik juga menggeledah rumah yang diduga markas sindikat di mana ditemukan alat pemurnian emas, uang tunai Rp 60 juta, dan dokumen transaksi. Rumah itu dihuni warga negara China berinisial GCZ yang diduga melarikan diri ke luar negeri, ujar Brigjen Mohammad Irhamni, Dirtipidter Bareskrim Polri.

Polisi berkoordinasi dengan PPATK untuk melacak aliran dana dan aset sindikat guna proses penyitaan dan pengembalian aset hasil penjualan dan penyelundupan emas ilegal.

Di Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima pengurus serikat pekerja PT Pos Indonesia pada Rabu (26/8) untuk membahas kepastian pembayaran gaji pada 1 September mendatang. Pertemuan juga dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

Ketua Komisi VI DPR Anggia Erma Rini menyatakan kebutuhan ribuan karyawan PT Pos harus diperhatikan, dengan komitmen bersama manajemen dan karyawan untuk menyehatkan kondisi perusahaan yang masih terpuruk.

Masalah pembayaran gaji disebut akan diselesaikan secepatnya, dengan Dasco yang langsung mengontak Kementerian Keuangan karena surat permintaan pembayaran sudah diajukan sejak 12 Agustus.