Mahkamah Agung Soroti Tantangan Transisi KUHP Baru di Jember

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Suharto, menyoroti tantangan besar dalam masa transisi penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru di Universitas Jember pada Sabtu (19/6/2026).

Sistem hukum pidana nasional dinilai tengah menghadapi dinamika besar yang memicu perhatian publik yang tinggi. Kodifikasi hukum pidana ini bahkan memicu pengujian sejumlah ketentuan di Mahkamah Konstitusi.

"Setiap perubahan besar selalu diiringi tantangan. Tidak mengherankan bila sejumlah ketentuan KUHP Baru menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi, fenomena yang justru mencerminkan tingginya perhatian masyarakat terhadap perkembangan hukum nasional," terang Wakil Ketua MA, Suharto.

Meskipun masa pemberlakuan selama enam bulan terakhir belum cukup untuk mengukur keberhasilan secara menyeluruh, periode ini telah memetakan sejumlah tantangan mendasar. Salah satu fokus utamanya adalah pergeseran paradigma menuju pemidanaan non-penjara.

"Eksekusi pidana kerja sosial dan pidana pengawasan memerlukan ekosistem yang siap koordinasi yang solid antara pengadilan, jaksa, balai pemasyarakatan, pemerintah daerah, dan lembaga sosial. Tanpa infrastruktur eksekusi yang memadai, putusan humanis yang dijatuhkan hakim hanya akan menjadi tinta di atas kertas," tutur Wakil Ketua MA, Suharto.

Suharto menjelaskan bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan memerlukan kesiapan infrastruktur serta dukungan lintas sektor yang terintegrasi. Mahkamah Agung bergerak cepat guna mengatasi celah yang ada dengan mempercepat penyusunan aturan pelaksana KUHP dan KUHAP.

"Dalam konteks itulah, Mahkamah Agung mengidentifikasi beberapa celah yang paling mendesak untuk diisi," kata Wakil Ketua MA, Suharto.