Malaysia dan Bangladesh Tekankan Syarat Aman untuk Pemulangan Pengungsi Rohingya

Malaysia dan Bangladesh menekankan perlunya jaminan keselamatan dan hak dasar sebelum pemulangan 5.000 pengungsi Rohingya ke Myanmar. Kesepakatan ini diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada 29 Juli setelah dialog intensif dengan Myanmar.

Namun, Myanmar belum memberikan kejelasan publik terkait cakupan kesepakatan, status hukum, serta kondisi yang akan dihadapi pengungsi saat kembali. Pertanyaan penting seperti pengakuan kewarganegaraan, kebebasan bergerak, akses pendidikan dan kesehatan belum terjawab.

Pengungsi Rohingya menghadapi krisis kewarganegaraan yang sudah berlangsung lama akibat diskriminasi sistematis dan penolakan hak-hak dasar. Konflik yang memburuk setelah kudeta militer tidak menciptakan penyebab utama pengusiran mereka.

Malaysia, meski bukan pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, telah menampung banyak pengungsi Rohingya. Namun, kekhawatiran atas migrasi tidak teratur dan tekanan layanan publik meningkat seiring bertambahnya jumlah pengungsi. Pada 2021, Malaysia sempat mendeportasi lebih dari 1.000 warga Myanmar meski ada perintah pengadilan, yang menimbulkan kekhawatiran dari kelompok hak asasi.

Menlu Malaysia Mohammad Hasan pernah menyatakan kemungkinan meninjau peran UNHCR di negara itu karena dugaan kurangnya kerja sama. Jika ada masalah dalam pendaftaran dan verifikasi pengungsi, harus diselesaikan lewat dialog transparan agar perlindungan pengungsi tidak berkurang.

Organisasi Rohingya di Malaysia, MEHROM, meminta pemerintah Malaysia meninjau kembali rencana pemulangan, mengingat kondisi keamanan di Myanmar masih sangat berbahaya bagi pengungsi. Prinsip non-refoulement yang melarang pengembalian paksa pengungsi ke negara yang membahayakan mereka menjadi perhatian utama.

Konflik antara militer Myanmar dan Tentara Arakan masih berlangsung di Negara Bagian Rakhine, dengan akses kemanusiaan yang sangat terbatas. Laporan mengenai perekrutan paksa, penahanan sewenang-wenang, dan pelanggaran lain mengurangi kepercayaan bahwa pengungsi akan aman setelah kembali.

Bangladesh, yang menampung lebih dari 1,3 juta pengungsi Rohingya sejak 2017, menegaskan bahwa pemulangan harus terjadi hanya jika kondisi di Myanmar memungkinkan pengungsi pulang dengan aman, sukarela, dan bermartabat.

Dalam forum ASEAN di Manila, Penasihat Luar Negeri Bangladesh Khalilur Rahman menyebut Rohingya sebagai "tanpa kewarganegaraan yang disengaja" akibat pengecualian politik yang disengaja, bukan hanya akibat konflik. Dia menekankan bahwa solusi politik di Myanmar sangat penting untuk mengakhiri krisis ini.

Malaysia diharapkan terus berdialog dengan Myanmar sambil memisahkan perlindungan pengungsi dari tekanan migrasi domestik. Bangladesh juga membutuhkan dukungan regional dan internasional agar beban penampungan tidak menjadi tanggung jawab yang tidak berkelanjutan.

ASEAN memiliki peran penting untuk menekan Myanmar agar memberikan jaminan hak Rohingya, memperluas bantuan kemanusiaan, memastikan keterlibatan perwakilan Rohingya dalam keputusan masa depan mereka, dan mengakui krisis ini sebagai tantangan pencegahan kekejaman massal.

Pengalaman Myanmar menunjukkan diskriminasi, dehumanisasi, tanpa kewarganegaraan, dan impunitas sebagai tanda peringatan kekejaman massal. Tanpa mengatasi penyebab struktural ini, pemulangan berisiko mengulangi krisis yang ada.