Maluku Utara Raih Realisasi Investasi Terbesar Ketiga di Indonesia

Provinsi Maluku Utara mencatat realisasi investasi sebesar Rp 40,2 triliun pada triwulan II tahun 2026, menjadikannya provinsi dengan jumlah investasi terbesar ketiga di Indonesia, dilansir dari Detik Finance.

Secara nasional, realisasi investasi pada semester pertama 2026 telah mencapai Rp 1.010,6 triliun atau 49,5 persen dari target tahun ini sebesar Rp 2.041,3 triliun. Investasi tersebut menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja Indonesia.

Sona Maesana, Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi serta Kepala BKPM Bidang Percepatan Hilirisasi dan Peningkatan Pengusaha Nasional, mengemukakan bahwa tingginya aktivitas investasi harus menjadi peluang bagi pelaku usaha lokal untuk tumbuh.

"Angka ini menggambarkan peluang yang sangat besar. Namun, komitmen dan kesepakatan tersebut harus terus kita kawal agar menghasilkan transaksi dan realisasi kemitraan yang nyata," ujar Sona dalam keterangan tertulis pada Rabu, 2 September 2026.

Saat ini, terdapat 34 Usaha Besar di Maluku Utara dengan total komitmen kemitraan sekitar Rp 7,89 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 4,52 triliun sudah dituangkan dalam kesepakatan kemitraan, sementara realisasi yang tercatat mencapai Rp 3,53 triliun sepanjang 2021 hingga 2026.

Sona menjelaskan ruang kemitraan antara Usaha Besar dan UMKM sangat luas, meliputi penyediaan makanan, bahan baku, material konstruksi, logistik, mesin, pakaian pelindung diri, akomodasi, dan kebutuhan operasional industri lainnya.

Ia menegaskan bahwa kemitraan harus dibangun dengan hubungan yang saling membutuhkan dan menguntungkan, bukan sekadar hubungan jual beli sesaat.

"Usaha Besar didorong membuka informasi kebutuhan pengadaan, memberikan kepastian standar, membina pemasok lokal, serta menerapkan proses seleksi yang transparan. UMKM harus meningkatkan kualitas produk, kapasitas produksi, legalitas, tata kelola, dan profesionalisme usaha," ujar Sona.

Dalam kegiatan Diseminasi Kebijakan Kemitraan Usaha Nasional di Kota Ternate, Sona berharap business matching yang mempertemukan 160 pelaku UMKM tidak hanya berhenti pada pertukaran kontrak, melainkan berlanjut pada tindak lanjut yang terukur mulai dari identifikasi kebutuhan hingga realisasi transaksi.

Delfinur Rizky Novihamzah, Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, menambahkan bahwa kemitraan tidak cukup hanya dengan komitmen.

"Pemerintah mendorong agar kebutuhan usaha besar dapat dipertemukan dengan calon vendor lokal yang memiliki legalitas dan kesiapan usaha. Pemerintah pusat dan daerah memastikan proses kemitraan dapat direalisasikan, dipantau dan dikawal dengan baik," jelas Delfinur.

Sona menegaskan bahwa Maluku Utara tidak hanya menjadi tempat hilirisasi, tetapi juga harus menjadi pusat tumbuhnya pemasok lokal, pengusaha baru, tenaga kerja terampil, dan UMKM yang semakin kuat.

"Investasi yang berhasil adalah investasi yang tumbuh bersama daerah tempat investasi tersebut dijalankan," tutup Sona.