Megawati Pimpin Upacara HUT Ke-81 RI dan SBY Absen di Istana

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memimpin upacara peringatan HUT ke-81 RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026). Dalam amanatnya, Megawati mengenang rekam jejak perjuangan serta masa pengasingan Presiden pertama RI Sukarno.

Megawati memaparkan bahwa Bung Karno menghabiskan total 18 tahun hidupnya dalam masa penahanan dan pengasingan demi memperjuangkan kemerdekaan serta kedaulatan Indonesia. Pengorbanan tersebut mencakup masa kolonialisme Belanda, masa revolusi fisik, hingga era Orde Baru.

"Indonesia memiliki seorang proklamator, seorang bapak bangsa, seorang pemikir, dan seorang pejuang yang seluruh hidupnya diabdikan untuk kemerdekaan dan masa depan Indonesia. Bung Karno tidak pernah ragu, Bung Karno selalu yakin, suatu saat nanti kemerdekaan itu akan kita punyai," kata Megawati, Ketua Umum PDIP.

Secara terperinci, Megawati menguraikan pembagian waktu penahanan dan pengasingan yang dialami Bung Karno selama perjalanan politiknya.

"Sepanjang hidup politiknya, Bung Karno menghabiskan waktu 12 tahun di penjara dan diasingkan pada masa kolonialisme Belanda, 2 tahun diasingkan pada masa revolusi fisik, dan 4 tahun dikenakan tahanan rumah tanpa proses pengadilan pada masa Orde Baru," jelas Megawati, Ketua Umum PDIP.

Ia menyoroti secara khusus tindakan penahanan tanpa proses pengadilan yang dialami Bung Karno saat era kepemimpinan Presiden ke-2 RI Soeharto.

"Coba kamu bayangkan, Bung Karno itu proklamator, terus tiba-tiba pada zaman Orde Baru, ketika zaman Pak Harto itu, beliau karena Pak Harto ingin menjadi presiden, maka Bung Karno itu dilakukan suatu penahanan. Saya pun tidak tahu namanya apa. Hanya ditaruh permulaan di Istana Bogor, setelah itu di Batu Tulis, setelah itu lalu di Wisma Yaso. Tanpa sebuah proses pengadilan," ungkap Megawati, Ketua Umum PDIP.

Megawati juga mengungkapkan bahwa pihak keluarga tidak pernah menerima dokumen resmi mengenai status hukum Bung Karno kala itu.

"Karena tidak ada selembar kertas pun yang diberikan kepada keluarga Bung Karno, status Bung Karno pada waktu itu sebenarnya menjadi apa," ujar Megawati, Ketua Umum PDIP.

Megawati menegaskan bahwa penderitaan tersebut dipandang Bung Karno sebagai wujud pengorbanan demi cita-cita kemerdekaan bangsa.

"Angka 18 tahun itu bukan sekadar hitungan waktu, di dalamnya terdapat penderitaan seorang pejuang. Namun Bung Karno menegaskan bahwa itu bukan penderitaan, melainkan pengorbanan terhadap cita-cita kita, yaitu Indonesia merdeka yang berdaulat," tutur Megawati, Ketua Umum PDIP.

Ia lantas menyerukan agar generasi muda meneladani keteguhan hati serta keyakinan Bung Karno dalam berbangsa.

"Karena itu, anak-anak muda, hei anak-anak muda, dengar sejarah ini! Karena kamu harusnya pun mempunyai pikiran, keteguhan, keyakinan seperti Bung Karno. Jangan seperti sekarang ini," sambung Megawati, Ketua Umum PDIP.

Ia meminta masyarakat mengingat pengorbanan besar yang telah dibayarkan oleh Bung Karno.

"Kita juga harus mengingat harga yang telah beliau bayar agar Indonesia benar-benar merdeka, berdaulat, dan bisa berdiri di atas kaki sendiri," ujar Megawati, Ketua Umum PDIP.

Terkait pencabutan Ketetapan MPRS Nomor 33 Tahun 1967, Megawati menegaskan persoalan sejarah tidak berhenti sebatas pencabutan dokumen hukum semata.

"Meskipun Ketetapan MPRS Nomor 33 MPRS Tahun 67 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Sukarno telah dicabut, namun bagi saya persoalan sejarah tidak berhenti pada pencabutan sebuah ketetapan. Yang lebih penting adalah bagaimana nurani sejarah itu," ucap Megawati, Ketua Umum PDIP.

Ia menyampaikan kembali pernyataan serupa mengenai pentingnya menyikapi catatan sejarah bangsa.

"Meskipun Ketetapan MPRS Nomor 33 MPRS Tahun '67 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno telah dicabut, namun bagi saya persoalan sejarah tidak berhenti pada pencabutan sebuah ketetapan," ujar Megawati, Ketua Umum PDIP.

Megawati menekankan pentingnya kejujuran dalam memandang sejarah untuk menegakkan keadilan, bukan untuk memicu kebencian.

"Kita harus berani melihat persoalan sejarah itu dengan kejujuran. Bukan untuk membuka luka lama, bukan untuk membangkitkan kebencian, tetapi untuk menegakkan keadilan sejarah. Sejarah yang benar harus terus ditegakkan," tegas Megawati, Ketua Umum PDIP.

Selain masalah sejarah, Megawati memberikan peringatan keras kepada seluruh kader PDIP agar patuh pada instruksi partai dan tidak ragu menyuarakan nama Bung Karno.

"Oleh sebab itu, kalau kalian adalah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak mengikuti apa yang saya minta, saya haruskan dan lain sebagainya, lebih baik keluar dari partai ini," tegas Megawati, Ketua Umum PDIP.

Ia mengancam memecat kader yang enggan menyebut nama sang Proklamator.

"Kalau kalian takut untuk mengatakan nama Bung Karno, saya pecat! Ingat, karena dia adalah bapak bangsa," tambah Megawati, Ketua Umum PDIP.

Megawati menilai ada upaya yang berulang kali dilakukan untuk memutarbalikkan serta menghapuskan peran sejarah Bung Karno.

"Diputar balik, berulang-ulang mencoba menghapuskan peran Bung Karno," imbuh Megawati, Ketua Umum PDIP.

Kendati demikian, Megawati meyakini kebenaran sejarah akan senantiasa menemukan jalannya sendiri.

"Kebenaran mungkin dapat ditunda, tetapi, tetapi, tetapi, kebenaran itu tidak akan pernah kehilangan jalannya, dan kebenaran itu pasti, pasti, pasti menang," pungkas Megawati, Ketua Umum PDIP.

Dalam pidatonya, Megawati turut mengajak bangsa Indonesia belajar dari militansi dan kedaulatan negara-negara lain.

"Bung Karno berulang kali menegaskan bahwa hanya bangsa yang berani meletakkan nasib di tangan kita sendiri akan berdiri dengan kuatnya. Contoh, belajarlah dari Tiongkok, Jepang, Jerman, Korea Selatan, dan bahkan dari militansi negara Iran, Kuba, dan Korea Utara," ujar Megawati, Ketua Umum PDIP.

Ia secara khusus menyinggung persatuan rakyat Iran yang dinilainya membuat negara superpower tidak mampu menaklukkannya.

"Pertanyaannya, Amerika yang katanya negara superpower menurut saya kok sampai hari ini tidak bisa mengalahkan Iran? Coba pikir dengan pikiran politik. Ayo kenapa?

Itu bukan hanya karena uang, tapi apa? Persatuan bangsa Iran tuh luar biasa. Coba bayangkan (mereka) tidak terpecah belah," ungkap Megawati, Ketua Umum PDIP.

Megawati menilai gotong royong dan solidaritas rakyat menjadi kunci utama kekuatan Iran.

"Bayangkan sebuah negara seperti Iran tidak bisa dikalahkan oleh namanya Amerika sampai hari ini. Saya kalau melihat luar biasa! Kita mestinya seperti itu," ujar Megawati, Ketua Umum PDIP.

Mengakhiri amanatnya, ia mengingatkan agar cita-cita Bung Karno dapat direalisasikan di usia Republik Indonesia yang ke-81.

"Saudara-saudaraku seluruh rakyat Indonesia, pada usia Republik yang ke-81 ini semua yang diimpikan Bung Karno harusnya sudah bisa dilaksanakan sebenarnya," pungkas Megawati, Ketua Umum PDIP.

Sementara itu, dari Istana Merdeka Jakarta, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhalangan hadir dalam Upacara Detik-detik Proklamasi karena sedang menjalani pemeriksaan kesehatan rutin di luar negeri.

Putra SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), hadir mewakili keluarga besar dan menyampaikan bahwa proses pemeriksaan kesehatan sang ayah membutuhkan waktu yang cukup panjang.

"Alhamdulillah, saya mewakili keluarga besar Pak SBY, saya juga didampingi oleh anak saya, Erlangga, kebetulan istri saya sedang mendampingi Pak SBY yang sedang melakukan kegiatan medical check-up," kata Ibas, Wakil Ketua MPR Fraksi Demokrat.

Ibas menegaskan komitmen serta perhatian SBY terhadap bangsa Indonesia tidak berkurang meski berhalangan hadir secara fisik.

"Kita tahu proses medical check-up membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga dalam hal ini, tahun ini, Pak SBY titipkan pesannya yang saya yakin para media dan teman-teman wartawan sudah mendengar secara langsung," ujar Ibas, Wakil Ketua MPR Fraksi Demokrat.

Ia juga menambahkan penegasan mengenai sikap dan kepekaan SBY bagi tanah air.

"Namun, jauh di sana, tapi insyaallah hati Pak SBY tetap untuk Indonesia," imbuh Ibas, Wakil Ketua MPR Fraksi Demokrat.

Ibas pun memohon doa dari masyarakat agar SBY sentiasa diberikan kesehatan dalam membimbing generasi muda.

"Insyaallah mohon doanya Pak SBY sehat walafiat, dapat terus... negara yang kita sama-sama cintai, dan terus membimbing generasi muda untuk terus bangkit merawat bumi pertiwi," imbuh Ibas, Wakil Ketua MPR Fraksi Demokrat.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa surat undangan upacara telah disebar kepada para mantan presiden dan wakil presiden, meski konfirmasi kehadiran masih terus berjalan.

"Belum semuanya lengkap konfirmasinya karena ada juga yang baru saja tadi kontak kami, baru hari ini diterima oleh pihak keluarga, baik presiden terdahulu maupun wakil presiden terdahulu," kata Prasetyo Hadi, Mensesneg.

Mensesneg mengonfirmasi lebih awal terkait rencana ketidakhadiran SBY yang harus menjalani jadwal pemeriksaan medis berkala.

"Tetapi yang dapat kami informasikan, salah satunya Presiden SBY kebetulan sedang menjalani medical check-up, sebenarnya pemeriksaan rutin saja. Sehingga kemungkinan besar beliau tidak dapat menghadiri Upacara Detik-detik Proklamasi," ujar Prasetyo Hadi, Mensesneg.