Menkeu Purbaya Jamin Tak Pindahkan Penyaluran Gaji ASN ke Himbara

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah pusat tidak merencanakan pemindahan penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara dari Bank Pembangunan Daerah ke bank-bank Himbara dalam rapat bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (14/9/2026).

Langkah penegasan tersebut diambil demi mencegah risiko kebangkrutan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD). Kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sebelumnya dilaporkan telah memicu penurunan signifikan pada Dana Pihak Ketiga (DPK) milik BPD, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

"Saya juga monitor kondisi Dana Pihak Ketiga BPD itu turun dengan signifikan, karena kan transfer ke daerahnya berkurang," ungkap Purbaya dalam rapat kerja gabungan Komite IV DPD RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Kondisi DPK di perbankan daerah terus berada dalam pengawasan Menkeu. Rasa resah turut dirasakan Purbaya apabila terjadi gangguan stabilitas pada sistem perbankan nasional, mengingat perannya sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Upaya menjaga likuiditas BPD sempat dilakukan pemerintah dengan menempatkan instrumen Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Bank Jakarta sebesar Rp2 triliun dan Bank Jatim senilai Rp1 triliun, setelah sebelumnya mengalokasikan SAL pada perbankan Himbara.

"Saya sempat berpikir, oke kita kan naruh uang di Himbara, gimana kalau kita coba-coba di beberapa BPD, ditaruh bank yang sejenis. Selama ini baru dua BPD yang dapat, DKI dan Jawa Timur. DKI Rp 2 triliun, Jawa Timur Rp 1 triliun," jelasnya.

Isu mengenai rencana pengalihan penyaluran gaji ASN ke bank-bank Himbara sempat mengemuka hingga memicu konfirmasi langsung dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Menkeu.

"Bahkan satu hari, satu pagi saya kaget, Menteri Dalam Negeri menanyakan kebijakan saya. 'Kenapa Akang bikin begitu?' Dia bilangnya, Kang, saya barangkali lebih tua sih. Saya banyak duit dipanggil kang biar duitnya keluar.

Saya juga kaget, Pak Menteri, enggak ada kebijakan itu, kita juga ngerti. Kalau itu dilakukan bank BPD, pasti akan jatuh," pungkasnya.