Utang Pemerintah Indonesia Tembus Rp10.293 Triliun Per Juni 2026

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah Indonesia secara resmi menembus rekor baru sebesar Rp10.293,69 triliun pada Juni 2026. Lonjakan fiskal ini terjadi di tengah ambisi Presiden Prabowo Subianto yang mematok target pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen pada 2027.

Berdasarkan data resmi, angka utang per Juni 2026 tersebut mengalami kenaikan sekitar 3,7 persen dibandingkan posisi Maret 2026 yang tercatat sebesar Rp9.920,42 triliun. Tren peningkatan nominal utang ini telah mencatatkan rekor sejak Maret 2025 saat pertama kali menyentuh angka Rp9.057,96 triliun. Saat ini, rasio utang pemerintah tercatat mencapai sekitar 41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Kenaikan utang negara ini berbarengan dengan rencana penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, di mana pemerintah mengerek belanja negara ke level rekor demi mengejar pertumbuhan ekonomi. Target pertumbuhan 6 persen pada 2027 tersebut dipatok lebih tinggi dibandingkan target 2026 yang sebesar 5,4 persen, meskipun ruang penerimaan negara masih terbatas.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah terus memantau pergerakan posisi utang hingga penutupan tahun anggaran 2026. Purbaya menegaskan rasio utang terhadap PDB saat ini masih berada di bawah batas aman undang-undang sebesar 60 persen.

"Belum kan berakhir tahunnya. Nanti kita lihat akhir tahun pertumbuhannya seperti apa, harusnya akan bisa turun lagi sedikit," ujar Purbaya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Guna menahan laju pembengkakan utang, Kementerian Keuangan menyiapkan strategi efisiensi anggaran dengan membatasi defisit APBN agar tidak melebihi ambang batas maksimal 3 persen. Pemerintah juga berencana membenahi operasional penagihan pajak tanpa menaikkan tarif pajak rakyat.

"Strateginya kita akan batasin defisit supaya nggak tinggi-tinggi amat," kata Purbaya.

Langkah penataan sistem pengumpulan pajak tersebut ditegaskan oleh Menkeu sebagai fokus utama pembenahan internal.

"Kita akan efektifkan tax collection kita, bukan naikin pajak ya. Tapi kita bersihkan cara kita beroperasi menggunakan pajak," kata Purbaya.

Lonjakan utang yang menembus Rp10.000 triliun ini memicu tanggapan dari publik dan pengamat. Pegiat media sosial Yusuf Dumdum menyoroti gaya komunikasi Menkeu Purbaya dalam mengelola isu pembengkakan utang negara tersebut.

"Pengen tahu apa komentar fans Purbaya melihat ini? Sejak awal sudah dibilang sama aja. Sekarang malah lebih gila dan buruk! Tapi salut sih, gimmick Purbaya sukses bikin fansnya jadi buta dan tuli," tulis Yusuf di akun X pribadinya yang dikutip media Warta Ekonomi.

Tekanan terhadap daya tahan fiskal Indonesia diprediksi akan terus menjadi tantangan utama, terutama dalam menghadapi dinamika dan gejolak ekonomi global mendatang.