Menteri Keuangan Kejar Potensi Pajak dari Perdagangan Emas Ilegal dengan LNSW

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sistem Lembaga National Single Window (LNSW) akan digunakan untuk mendeteksi dan mengejar potensi pajak dari perdagangan emas ilegal di Indonesia.

Hal ini bertujuan agar pendapatan negara dari sektor tersebut bisa dioptimalkan, terutama dari transaksi yang belum tercatat resmi.

Purbaya menjelaskan LNSW nantinya mampu mengidentifikasi pembelian emas yang berasal dari Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang ilegal.

"Itu akan ketahuan nanti sebelah belakangnya siapa sih yang melakukan pembelian nggak tercatat atau beli barang dari PETI-PETI itu yang ilegal. Itu nanti akan kita kejar. Income-nya yang belum masuk ke negara akan kita kejar," ujar Purbaya di Kantor LNSW, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026), dilansir dari Detik Finance.

Meski potensi pendapatan pajak dari perdagangan emas ilegal masih dihitung secara keseluruhan, Purbaya mengatakan sudah ada data mengenai 10 besar potensi penarikan pajak dari aktivitas tersebut.

"Lagi mau dihitung secara keseluruhan. Kalau sedikit-sedikit kan kalau 10 besar sudah kelihatan," tambahnya.

Dia menegaskan apabila sudah ada nama-nama pihak yang melakukan perdagangan emas ilegal, pihaknya akan langsung menindaklanjuti dengan pemeriksaan dan penagihan pajak.

"Nanti harusnya sih kalau sudah clear kan nama PT-PT-nya ada tuh, kita kan bisa kejar. Saya akan minta orang pajak periksa perusahaan itu, belinya dari mana. Ke belakangnya bisa diteruskan.

Kalau dia belum bayar pajak, kita suruh bayar pajak, kayak gitu kira-kira. Itu namanya ekstensifikasi dalam pengertian mengefisienkan, meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dengan analisa big data," papar Purbaya.