Purbaya Yudhi Sadewa Curigai Oknum Pajak Main Dalam Kasus Pabrik China

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencurigai adanya keterlibatan oknum di Direktorat Jenderal Pajak menyusul temuan 40 pabrik baja asal China yang tidak menunaikan kewajiban perpajakan secara penuh, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Senin (14/9/2026).

Dugaan pelanggaran tersebut mencuat di tengah langkah pemerintah menambal kebocoran penerimaan di sektor Pajak dan Bea Cukai. Purbaya menegaskan bahwa skema transaksi berbasis tunai yang diterapkan puluhan pabrik tersebut berpotensi memicu kebocoran dana negara ke luar negeri.

"Perpajakan kami dan Bea Cukai kami. Jadi yang bocor-bocor, saya coba tutup. Itu saja sudah mereka seperti itu, dan itu pun belum sempurna.

Jadi Pajak dan Bea Cukai masih ada yang main. Contohnya, ada 40 pabrik baja China di sini yang beroperasi, utamanya cash basis. Jadi bayar pajaknya sepersekiannya lah," kata Purbaya dalam rapat bersama Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Kecurigaan mengenai keterlibatan petugas pajak menguat lantaran instruksi pemeriksaan terhadap puluhan perusahaan tersebut tidak dijalankan oleh aparat di lapangan. Situasi ini dinilai merugikan pelaku usaha dalam negeri yang bertindak taat aturan.

"Persaingannya enggak cukup fair untuk perusahaan domestik. Perusahaan domestik bayar penuh, dia enggak bayar. Cash basis, uangnya lari keluar negeri.

Saya perintahkan pegawai pajak untuk periksa, satu pun enggak diperiksa. Jadi dari itu saya gampang nyimpulnya berarti mereka main sebagian," tutur Purbaya.

Inspeksi mendadak kemudian dilakukan terhadap salah satu pabrik di kawasan Pulogadung. Hasil audit awal menunjukkan adanya potensi tunggakan pajak yang bernilai ratusan miliar hingga mendekati triliunan rupiah dari satu entitas usaha.

"Makanya saya sidak ke beberapa. Itu saja kelihatan yang di Pulogadung. Dia si sopan, gini-gini.

Tapi setelah kita periksa, pajaknya harusnya mereka punya utang ke saya minimal Rp 200 miliar. Tapi kalau ditekan lebih kenceng lagi, dengan aturan lebih ketat, itu mendekati Rp 1 triliun satu perusahaan," ujar Purbaya.

Pembenahan sistem perpajakan berlanjut untuk memastikan kesetaraan iklim usaha bagi industri domestik serta mendorong penyerapan tenaga kerja nasional.

"Jadi yang gitu-gitu saya akan perbaiki terus ke depan. Pertama tadi meningkatkan pendapatan saya. Kedua, membuat saya lebih fair untuk pengusaha domestik, sehingga pengusaha domestik bisa hidup dan terjadi penciptaan lapangan kerja yang lebih besar," kata Purbaya.