Menteri Keuangan Ungkap Skema Pembayaran Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Kementerian Keuangan akan mengambil alih pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara pada 15 September 2026, kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurut Purbaya, pembayaran utang akan dilakukan secara bertahap dengan cicilan sekitar Rp 1 triliun per tahun selama jangka waktu 80 tahun, hasil dari restrukturisasi utang proyek tersebut, dilansir dari Detik Finance.

"Berarti kan total utang besar, tapi di-stretch 80 tahun sudah direstrukturisasi. Cicilannya Rp 1 triliun atau sedikit di bawah Rp 1 triliun dari tahun ke tahun. Ada yang tinggi, ada yang rendah, tapi kalau kita lihat 'oh masih bisa lah'. (Tenor cicilan) 80 tahun saya dengar kemarin, makanya hebat juga tuh. Iya kita sudah mati, santai saja," ujar Purbaya di Jakarta Utara, Selasa (8/9/2026).

Purbaya menjelaskan utang tersebut akan dibayar oleh Special Mission Vehicle (SMV) yang berada di bawah Kementerian Keuangan atau Indonesia Investment Authority (INA).

"Ada kemungkinan, mungkin kita pakai SMV atau INA," jelasnya.

Ia menambahkan kewajiban utang tersebut tidak terlalu besar sehingga dapat ditangani oleh satu entitas SMV. Anggaran untuk pembayarannya juga sudah tersedia.

"Jadi gini, saya cuma lihat bebannya setiap tahun seperti apa sih, saya lihat setiap tahun saya lihat, 'oh kalau segini saja cukup lah ditangani oleh satu SMV.. Satu perusahaan SMV di bawah Departemen Keuangan, atau dua. Tapi uangnya cukup lebih," terang Purbaya.

Menteri Keuangan juga memastikan SMV yang menangani utang tidak perlu mencari investor baru karena sudah memiliki kemampuan keuangan memadai.

"Nggak, sudah ada uangnya. Sudah ada juga. Kan kalau SMV, let's say satu perusahaan SMV aja, keuntungannya berapa sekarang?

Rp 3 triliun, Rp 4 triliun setahun. Ditambah dengan operasionalnya sendiri, mungkin dapat Rp 800 miliar keuntungannya," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).