MUI dan MPR Dorong Penguatan Ekonomi Umat Serta Dukungan Palestina

Majelis Ulama Indonesia dan pimpinan MPR RI mendorong penguatan kedaulatan ekonomi kerakyatan serta menggalang kekuatan masyarakat sipil untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dalam rangkaian agenda organisasi keagamaan dan kebangsaan pada Senin (31/8/2026).

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Buya Anwar Abbas, menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya kembali KH Miftachul Akhyar sebagai Rais 'Aam PBNU dan KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026–2031. Ia meyakini duet kepemimpinan ini mampu mengatasi persoalan ketimpangan sosial dan ekonomi umat di Indonesia.

Menurutnya, sosok Rais 'Aam PBNU selalu mengedepankan pendekatan dakwah yang sejuk dan persuasif serta memiliki perhatian tinggi terhadap penguatan ekonomi kerakyatan demi mencegah kemunduran penegakan amar ma'ruf nahi munkar.

"Khutbah Iftitah Pembukaan Muktamar ke-35 NU yang disampaikan oleh KH Miftachul Akhyar memberikan pesan mendalam. Beliau menegaskan bahwa tanpa kemandirian dan penguatan di bidang ekonomi serta bisnis, umat Islam akan sulit mencegah kemunduran," ujar Buya Anwar Abbas dalam keterangannya kepada MUI Digital, Senin (31/8/2026).

Anwar Abbas menambahkan bahwa kedaulatan ekonomi umat dan bangsa membutuhkan komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan amanat Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten. Langkah tersebut dinilai krusial untuk mengikis ketimpangan sosial akibat sistem ekonomi yang terlampau liberal.

Kehadiran Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU dinilai menjadi pasangan yang tepat karena berlatar belakang serta berpengalaman di dunia manajemen, ekonomi, dan bisnis.

"Kombinasi antara KH Miftachul Akhyar yang kaya akan kearifan dakwah serta visi ekonomi kerakyatan dengan Gus Kikin yang berpengalaman manajerial akan menjadi kekuatan besar. Saya yakin duet kepemimpinan ini mampu menjawab tantangan ketimpangan ekonomi umat dan membawa NU menjadi organisasi yang sejuk, berkemajuan, serta memberi manfaat nyata bagi bangsa dan kemanusiaan," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendorong masyarakat sipil untuk memperkuat kolaborasi dan meningkatkan kesadaran publik dalam mendukung kemerdekaan Palestina melalui kegiatan SIMATINA 2026 bertajuk "Melawan Penistaan Masjidil Aqsa dan Penjajahan Palestina" pada Senin (31/8/2026).

Hidayat menyatakan persoalan Palestina merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam membangun kesadaran publik dan memperluas koalisi antarorganisasi.

"Sudah sangat seharusnya bila mereka semakin bersatu padu, semakin menguatkan koalisi dan kolaborasi antar mereka semuanya," ujarnya.

Aksi nyata masyarakat dapat diwujudkan melalui gerakan pemboikotan produk yang mendukung pendudukan Israel guna memberikan tekanan ekonomi secara bermakna.

"Kalau setiap orang melakukan kesadarannya, dan memboikot, bagaimana di Amerika memboikot bantuan lobi Yahudi dan boleh menghadirkan kemenangan, maka sesungguhnya pemboikotan ini bisa dilebarkan, lebih luas lagi," tuturnya.

Di Indonesia, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina menjadi salah satu landasan hukum keagamaan bagi umat Islam untuk menghindari produk yang mendukung kejahatan penjajahan.

"Masing-masing kita, masing-masing komunitas, masing-masing kelompok, masing-masing organisasi bisa jadi bagian dari solusi melalui pemboikotan," tegasnya.