OJK Cabut Izin 13 BPR dan BPRS Sepanjang 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha 12 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan satu Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) dari Januari hingga September 2026, sehingga ke-13 bank tersebut resmi tutup. Pencabutan terbaru dialami PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Gaido Indonesia yang beralamat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sejak 1 September 2026, dilansir dari Detik Finance.

Pencabutan izin BPRS Gaido Indonesia merupakan bagian dari tindakan pengawasan OJK untuk memperkuat industri perbankan dan menjaga kepercayaan masyarakat.

"Pencabutan izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Gaido Indonesia merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat," ujar OJK dalam keterangan tertulis.

BPRS Gaido Indonesia telah ditetapkan sebagai bank dalam status pengawasan BPRS Dalam Penyehatan (BDP) sejak 15 Agustus 2025. Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) bank tersebut tercatat negatif 7,56%, dengan peringkat kesehatan Peringkat Komposit 5 (PK-5) selama dua periode berturut-turut, yaitu Desember 2024 dan Juni 2025.

Pada 13 Agustus 2026, OJK menetapkan bank tersebut sebagai Bank dengan status pengawasan BPR Syariah Dalam Resolusi (BDR). Meskipun OJK memberikan waktu kepada pengurus dan pemegang saham untuk melakukan penyehatan, upaya tersebut tidak berhasil mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas.

Berdasarkan Keputusan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 118/ADK3/2026 tanggal 20 Agustus 2026, LPS memutuskan untuk melakukan likuidasi bank dan meminta OJK mencabut izin usahanya. OJK kemudian mencabut izin usaha BPRS Gaido Indonesia sesuai Pasal 19 Peraturan OJK Nomor 28 Tahun 2023.

LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. OJK meminta nasabah tetap tenang, karena dana masyarakat di bank, termasuk BPR Syariah, dijamin LPS sesuai ketentuan berlaku.