Pakar Hukum Menilai Krisis Ceuta Akibat Trik Politik Maroko

Pakar hukum migrasi dan hak asasi manusia, Patuca Fernández, menegaskan bahwa gelombang kedatangan ribuan migran di Ceuta merupakan bentuk tekanan politik dari Maroko terhadap Spanyol. Ia menolak tuduhan pihak oposisi yang mengaitkan insiden tersebut dengan putusan Mahkamah Agung Spanyol.

Fernández menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Agung Spanyol sama sekali tidak melarang proses pengembalian migran ke negara asal. Keputusan lembaga peradilan tertinggi itu hanya menetapkan batas waktu eksekusi penanganan selama 72 jam yang wajib dipatuhi oleh otoritas penegak hukum.

"Apa yang dikatakan Mahkamah Agung kepada otoritas Spanyol adalah bahwa mereka tidak dapat menggunakan mekanisme penolakan di perbatasan karena mekanisme itu diperuntukkan bagi kasus lain. Mahkamah tidak pernah melarang mereka bertindak. Oleh karena itu, mengklaim bahwa putusan ini memicu situasi yang terjadi adalah hal yang tidak benar," ujar Patuca Fernández, Pakar Hukum Migrasi dan Hak Asasi Manusia.

Menurut penjelasannya, argumen penolakan tersebut didasarkan pada dua alasan utama terkait kondisi pemuda Maroko dan kontrol perbatasan. Pergerakan warga dalam skala besar dinilai mustahil terjadi tanpa sepengetahuan serta izin dari pihak berwenang di Maroko.

"Pemuda Maroko tidak sedang memantau yurisprudensi Mahkamah Agung," kata Fernández.

Ia menambahkan bahwa skenario pergerakan massa ini membutuhkan kapasitas intervensi pemerintah setempat yang cukup signifikan.

"Sebuah pergerakan populasi dengan besaran dan karakteristik seperti ini tidak akan terjadi tanpa diketahui dan dapat diintervensi oleh otoritas Maroko," ucap Fernández.

Fernández menilai ketegangan di kawasan enklave tersebut sebagai bagian dari strategi jangka panjang pemerintah Maroko. Isu migrasi dinilai sengaja dimanfaatkan sebagai alat tawar-menawar politik sekaligus pengalih perhatian dari masalah domestik.

"Maroko sudah lama memaksakan hubungan ini agar berkembang dalam kerangka yang membuat mereka nyaman, sehingga memungkinkan mereka bernegosiasi mengenai hal-hal lain di kemudian hari. Selain itu, kita tidak boleh lupa bahwa Maroko memanfaatkan migrasi kaum mudanya sebagai semacam katup penyelamat untuk meredakan tekanan internal dan menghindari konflik sosial," tutur Fernández.

Situasi di wilayah perbatasan Spanyol dan Maroko ini ditegaskan kembali sebagai masalah hubungan bilateral antarnegeri. Kondisi tersebut memicu krisis kemanusiaan akibat ketiadaan rencana darurat yang matang dari pihak pemerintah.

"Ini adalah krisis bilateral," ungkap Fernández.

Ia menilai peristiwa ini berbeda dari dinamika pergerakan migrasi reguler yang biasanya dapat diantisipasi.

"Hal ini tidak ada hubungannya dengan krisis migrasi," tegas Fernández.

Fernández mengingatkan bahwa pola ketegangan politik menggunakan isu imigrasi ini pernah terjadi pada masa lalu dan berpotensi terulang kembali.

"Ini adalah krisis hak asasi manusia yang terjadi dalam kerangka kepentingan politik Pemerintah Maroko untuk bernegosiasi dengan Spanyol mengenai masalah lain nantinya. Kita sudah melaluinya pada tahun 2021 dan sangat mengkhawatirkan bahwa rencana kontinjensi belum ditetapkan untuk menghadapi situasi seperti ini," ujar Fernández.

Mengenai ancaman Italia yang berencana membekukan Kesepakatan Schengen dengan Spanyol akibat peristiwa ini, Fernández menganggap wacana tersebut tidak relevan. Aturan wilayah Schengen sudah memiliki ketentuan khusus yang mengatur status wilayah Ceuta dan Melilla.

"Ancaman Italia adalah posisi politik dari pihak-pihak yang memanfaatkan imigrasi untuk mempertahankan wacana tertentu, dan mereka melakukannya dengan cara yang sama buruknya seperti yang, menurut saya, sedang dilakukan oleh Pemerintah Maroko," kata Fernández.