Krisis Imigrasi Ceuta Memicu Ketegangan Diplomatik di Spanyol dan Eropa

Lonjakan penyeberangan sekitar 60.000 migran ilegal asal Maroko ke wilayah kantong Spanyol di Afrika Utara, Ceuta, pada Kamis (30/7/2026) telah memicu krisis diplomasi besar antara Madrid, Israel, dan beberapa negara Uni Eropa. Insiden tersebut merenggut sedikitnya 67 korban jiwa sebelum situasi perbatasan berhasil dikendalikan pemerintah Spanyol.

Menteri Dalam Negeri Spanyol Fernando Grande-Marlaska menyatakan bahwa sebagian besar migran yang menembus perbatasan telah dikembalikan ke Maroko. Langkah taktis pembangunan penghalang maritim juga langsung dimulai untuk mencegah gelombang susulan, sementara aktivitas bisnis di Ceuta dilaporkan kembali dibuka.

Meskipun kondisi perbatasan membaik, krisis ini berbuntut panjang pada eskalasi politik internasional dan perdebatan sengit mengenai kebijakan imigrasi Uni Eropa. Sejumlah politikus Spanyol bahkan menuding adanya keterlibatan pihak luar dalam mengompori krisis di kawasan Selat Gibraltar tersebut.

Pengamat Politik Spanyol Carolina Alonso menuduh Israel berusaha melemahkan pemerintah Spanyol sebagai aksi balasan atas sikap tegas Madrid terhadap perang di Gaza. Selain itu, Alonso menilai ada upaya dari Amerika Serikat dan kelompok sayap kanan Eropa yang memanfaatkan situasi Maroko untuk mengganggu stabilitas politik Spanyol.

Anggota parlemen Spanyol dari Partai Kiri Republik Catalonia (ERC), Gabriel Rufián, turut menyerukan agar isu ini ditangani secara konsensus nasional. Ia menegaskan krisis migrasi Ceuta telah dijadikan alat yang melayani kepentingan geopolitik asing.

Ketegangan diplomatik semakin memuncak akibat adu argumen di media sosial antara pejabat Israel dan Spanyol. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyindir kebijakan imigrasi Madrid yang dinilainya kontradiktif.

"Spanyol, yang tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menggurui Israel, telah mendeklarasikan keadaan darurat di Ceuta menyusul krisis terkait kebijakan imigrasinya," tulis Danon di X.

Ia juga menambahkan kritik mengenai keberadaan wilayah kantong Spanyol di wilayah pantai Afrika.

"Mungkin sebelum terus menggurui kita, sudah saatnya mereka menjelaskan kepada dunia mengapa mereka masih mempertahankan kantong-kantong kolonial di Afrika," tambahnya, merujuk pada wilayah Spanyol Ceuta dan Melilla di pantai Mediterania Maroko.

Menteri Transportasi Spanyol Oscar Puente memberi tanggapan singkat atas tudingan diplomat Israel tersebut.

"Yah, semuanya tampaknya menjadi cukup jelas," tulis Puente di X.

Merespons kegaduhan yang timbul, Duta Besar Israel untuk Spanyol Dana Erlich memberikan klarifikasi resmi guna meredam suasana.

"Komentar yang dibuat oleh Duta Besar Israel untuk PBB mengenai masalah ini tidak mewakili posisi Negara Israel," tulis Erlich.

Di tingkat regional, tindakan keras diambil oleh Italia dengan menangguhkan sementara Perjanjian Schengen bebas perbatasan terhadap Spanyol. Langkah tegas Italia tersebut mendapat dukungan dari Finlandia dan Denmark, sementara Ceko merespons dengan mendesak penangguhan keanggotaan Schengen Spanyol.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez melayangkan kritik keras atas sikap negara-negara tetangganya dan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Sánchez menegaskan bahwa kontrol perbatasan telah dipulihkan penuh dalam waktu kurang dari 48 jam.

"Uni Eropa tidak mampu menoleransi reaksi egois, memecah belah, dan melanggar hukum seperti ini," katanya.

Di sisi lain, Pemimpin UE Ursula von der Leyen menegaskan bahwa rekaman gambar krisis di Ceuta sangat tidak dapat diterima.

"Kita tidak dapat mengizinkan siapa pun datang ke Uni Eropa tanpa mematuhi aturan kita," katanya.

Kanselir Jerman Friedrich Merz menyampaikan dukungan atas penegakan hukum perbatasan oleh pemerintah Spanyol.

Dia "mendukung niat Spanyol untuk tidak mengizinkan migran ilegal masuk ke benua Eropa."

Merz juga menuntut ketegasan diplomasi agar kawasan Afrika Utara bertanggung jawab.

Dia menuntut agar Maroko "segera menerima kembali migran ilegal."

Respons luar negeri juga datang dari Amerika Serikat, di mana Departemen Luar Negeri AS menyebut peristiwa di Ceuta merupakan akibat langsung dari kebijakan migrasi Spanyol. Presiden Donald Trump turut melabeli krisis perbatasan Afrika Utara tersebut sebagai sebuah bencana besar yang menyerupai bentuk invasi.