Parlemen AS Sebut Operasi Militer di Iran Gagal Total

Sejumlah anggota parlemen Amerika Serikat menilai operasi militer Washington di Iran selama enam bulan terakhir sebagai kegagalan total, sementara Komando Pusat AS (CENTCOM) melancarkan serangan baru terhadap target Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada Selasa (1/9/2026). Gelombang serangan terbaru militer AS menargetkan lokasi pertahanan udara, sistem radar, fasilitas maritim, kemampuan penebaran ranjau, dan lokasi komunikasi IRGC di Teheran serta sekitar Selat Hormuz. Eskalasi militer ini berimbas pada lonjakan harga minyak dunia dan penurunan popularitas Presiden AS Donald Trump hingga 33 persen berdasarkan hasil jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dirilis Senin (31/8/2026).

Gelombang kritikan tajam datang dari jajaran Senat AS terkait efektivitas perang pilihan Gedung Putih tersebut.

"Sudah enam bulan berlalu sejak dimulainya perang pilihan Trump. Apa hasilnya?" kata Mark Warner, Senator Virginia dari Partai Demokrat sekaligus Wakil Ketua Komite Intelijen Senat AS, dilansir dari Press TV. Warner memaparkan dampak negatif perang tersebut terhadap stabilitas amunisi dan kondisi ekonomi Amerika Serikat.

"Perang yang dikobarkan presiden ini telah menjadi kegagalan total, namun belum terlihat tanda-tanda akan berakhir," tegas Mark Warner, Senator Virginia dari Partai Demokrat. Sorotan terhadap jatuhnya korban jiwa dan dampak ekonomi warga sipil turut disuarakan oleh anggota senat lainnya.

"Perang ini harus diakhiri, SEKARANG JUGA," tegas Chris Van Hollen, Senator Maryland dari Partai Demokrat. Pimpinan Fraksi Demokrat di Senat AS membeberkan kerugian logistik yang dialami militer Amerika Serikat selama operasi berlangsung. Schumer menyebut perang yang dikobarkan Trump "tidak menghasilkan apa-apa selain terkurasnya cadangan logistik Amerika dan melemahnya posisi militer negara tersebut" serta menilainya sebagai "kegagalan total".

Pimpinan oposisi di DPR AS ikut memberikan penilaian atas hasil operasi militer bentukan Gedung Putih.

Jeffries menyebut operasi militer AS terhadap Iran sebagai "kegagalan besar". Mantan ketua parlemen AS turut melayangkan sindiran terhadap nama resmi operasi militer yang digagas Trump. Pelosi menyebut perang yang dikobarkan Trump di Iran sebagai "kesalahan fatal" dan menyindir nama Operation Epic Fury yang dibanggakan Trump sebagai "Operation Epic Failure".

Pelanggaran aturan durasi operasi militer tanpa persetujuan Kongres menjadi sorotan dari internal Partai Republik.

"Kita sudah melewati batas 180 hari. Akhiri perang ini," tegas Thomas Massie, Anggota DPR AS dari Kentucky dari Partai Republik. Massie sebelumnya menyebut perang tersebut sebagai "kesalahan terbesar dan paling merugikan" yang dilakukan Trump.

Komando militer AS menegaskan alasan utama peluncuran gempuran armada udara dan laut ke wilayah Iran. "Pasukan AS menyerang target-target Korps Garda Revolusi Islam (Iran), termasuk lokasi pertahanan udara, sistem radar, aset dan fasilitas maritim, kemampuan penebaran ranjau, dan lokasi komunikasi," kata CENTCOM dalam pernyataan resmi via media sosial X.

Otoritas militer AS menyebutkan penyerangan tersebut merupakan balasan atas tindakan IRGC di jalur pelayaran internasional. "Serangan-serangan ini merupakan respons terhadap upaya serangan baru-baru ini oleh IRGC terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz, dan terhadap para personel militer Amerika yang dikerahkan ke kawasan tersebut," sebut CENTCOM. Presiden Donald Trump merespons penembakan rudal Iran ke pangkalan Yordania dan menegaskan kesiapan pasukannya.

"Jika negara Iran yang gagal itu membalas serangan yang sangat beralasan ini, maka mereka akan diserang kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar dan dahsyat," tegas Donald Trump, Presiden AS via akun media sosial Truth Social.

Peringatan keras kembali disampaikan Trump mengenai ancaman kehancuran total bagi Iran jika serangan balasan berlanjut. "Jika ada serangan ketiga, mereka akan benar-benar musnah sebagai sebuah negara," tegas Donald Trump, Presiden AS dalam wawancara bersama Fox News. Jajak pendapat Reuters/Ipsos mencatat 71 persen warga Amerika tidak menyetujui penanganan biaya hidup oleh Trump, sementara 36 persen pemilih independen mendukung Partai Demokrat berbanding 22 persen untuk Partai Republik menjelang pemilu sela 3 November 2026.