Pemerintah Bakal Batasi Pembelian BBM Pertalite Berdasarkan Desil Kesejahteraan

Skema penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite bakal mengalami pengetatan dari pemerintah. Kebijakan ini menyasar tingkat kesejahteraan masyarakat yang terbagi dalam rentang desil 1 sampai 10.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan mengacu pada kepemilikan kendaraan. Menurutnya, tipe kendaraan yang dipakai dapat menggambarkan tingkat desil pemiliknya secara langsung, dilansir dari Detik Finance.

"Kita kemarin berbasis dari jenis kendaraan. Dari jenis kendaraan dan mencerminkan desil," kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (21/8/2026).

Terkait mekanisme teknis pelaksanaannya, Airlangga menyampaikan bahwa skema rinci masih dalam tahap perumusan internal. Dia belum merinci tipe kendaraan apa saja yang masuk dalam daftar pembatasan tersebut.

"Nanti kita matangkan lagi, kita matengin," singkat Airlangga.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat membeberkan gambaran awal mengenai pengetatan ini. Kelompok masyarakat yang masuk dalam desil 9 dan 10 dirancang menjadi sasaran utama regulasi baru tersebut.

Penerapan aturan tidak akan dijatuhkan secara serentak ke seluruh grup sasaran. Pemerintah memilih untuk menguji coba kebijakan ini secara bertahap kepada pengguna di kelompok desil 10 terlebih dahulu.

Langkah efisiensi anggaran subsidi menjadi pertimbangan utama di balik kebijakan ini. Pemerintah menargetkan pemberlakuan pembatasan pembelian Pertalite dapat berjalan dalam beberapa bulan mendatang sebelum pergantian tahun.

"Nggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin kita akan coba nanti berapa bulan ke depan, yang Desil 10, kita batasin dulu," ujar Purbaya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/8/2026).