Pemerintah Daerah Genjot Pendataan Perlinsos Tepat Sasaran

Sejumlah pemerintah daerah di Wilayah Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta menggencarkan pemutakhiran data Sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) hingga akhir Juli 2026. Langkah ini diambil guna memastikan penyaluran bantuan sosial pemerintah tepat sasaran serta memiliki akurasi data yang valid.

Di Kota Denpasar, Pemerintah Kota menargetkan verifikasi sekitar 38 ribu kepala keluarga (KK) kategori Desil 1 hingga Desil 5 rampung pada akhir Juli 2026. Selain itu, pendaftaran ditargetkan mencapai 60 persen dari total 186.421 KK dalam kurun waktu 20 hari kerja sejak 24 Juli hingga 12 Agustus 2026.

Untuk mengejar target tersebut, Pemkot Denpasar menambah jumlah agen pendataan dari 935 orang menjadi 1.935 orang yang diterjunkan ke seluruh desa dan kelurahan. Berdasarkan data per 23 Juli 2026, tercatat sebanyak 12.355 KK atau 6,63 persen dari total KK di Denpasar sudah terdaftar, dengan 5.719 KK didaftarkan lewat pendampingan agen.

Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menegaskan bahwa data akurat menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

"Penjadwalan lapangan juga mempertimbangkan kegiatan adat dan sosial di masing-masing wilayah agar proses pendataan berjalan optimal," ujar I Kadek Agus Arya Wibawa.

Proses verifikasi di lapangan juga mencatat eliminasi 1.119 data dari 38.437 data awal kelompok Desil 1 hingga Desil 5 karena 483 warga meninggal dunia dan 636 warga berpindah domisili, sehingga tersisa 37.318 data yang perlu diverifikasi.

Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar I Gusti Ayu Laxmy Saraswati menjelaskan bahwa pemutakhiran data ini turut menguji akurasi informasi pemerintah dengan kondisi riil warga.

"Selain menjadi sarana pemutakhiran data, aplikasi Perlinsos juga mengedukasi masyarakat agar mengisi data secara jujur sekaligus memahami kategori penerima bantuan sosial, yaitu layak, tidak layak, dan berpotensi layak. Dengan demikian, penyaluran bantuan ke depan dapat berlangsung lebih adil, akurat, dan tepat sasaran," ujar I Gusti Ayu Laxmy Saraswati.

Upaya serupa juga dilakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang mengerahkan sekitar 3.000 agen Perlinsos untuk menuntaskan pendataan warga hingga batas akhir 30 Juli 2026. Hingga pertengahan Juli 2026, pendaftaran di Buleleng telah mencapai 88.767 KK atau 32,96 persen dari total 269.300 KK.

Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyasa menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah hingga tingkat desa untuk melakukan strategi jemput bola dalam pendataan ini.

"Yang perlu dipahami masyarakat, pendataan Perlinsos bukan untuk mengurangi penerima bantuan, tetapi memastikan bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak. Kalau tidak terdata, tentu pemerintah tidak memiliki dasar untuk menetapkan seseorang sebagai penerima bantuan sosial," ujar Gede Suyasa.

Gede Suyasa menambahkan bahwa keaktifan petugas di lapangan sangat menentukan keberhasilan program perlindungan dari negara tersebut.

"Kepada seluruh agen Perlinsos saya minta bekerja secara optimal. Jangan hanya menunggu warga datang, tetapi lakukan jemput bola dan berikan pemahaman bahwa pendataan ini merupakan bentuk perlindungan negara agar masyarakat yang berhak memperoleh bantuan dapat terlayani dengan baik," ujar Gede Suyasa.

Dukungan terhadap program ini juga disampaikan oleh Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Dewa Made Sudiarta saat memimpin Apel Kesiapan Kerja pada Senin, 27 Juli 2026, yang mengapresiasi komitmen pegawai dalam menyukseskan Perlinsos.

Sementara itu di Kabupaten Sleman, Dinas Sosial meluncurkan sosialisasi pendaftaran mandiri Perlinsos pada Kamis, 23 Juli 2026, untuk memberikan ruang bagi warga mendaftarkan diri secara transparan dan terintegrasi.

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial Dinsos Sleman Feri Istanto menyampaikan bahwa pendaftaran mandiri ini dijamin kemanannya oleh pemerintah.

"Ini merupakan sistem terintegrasi yang memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri untuk memperoleh bantuan sosial secara mandiri dan dijamin kerahasiaannya oleh pemerintah," ujar Feri Istanto.

Pendaftaran di Sleman dapat diakses masyarakat secara langsung melalui situs resmi pemerintah daerah atau dengan pendampingan agen di tingkat kalurahan.