Pemerintah Dorong Hilirisasi Kelapa Sawit Berbasis Koperasi Petani

Pemerintah mendorong transformasi ekonomi kerakyatan melalui perluasan hilirisasi kelapa sawit berbasis koperasi petani di Sumatera Selatan. Langkah ini ditandai dengan peresmian Pabrik Kelapa Sawit milik KUD Sejahtera di Desa Beruge, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, pada Rabu, 12 Agustus 2026.

Penguatan peran kelembagaan petani dalam mengelola industri pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) menjadi CPO diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah pendapatan dan memperkuat posisi tawar petani di tingkat akar rumput.

Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, menyatakan pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas Presiden merupakan kewajiban KSP, dengan pengembangan sektor koperasi sebagai salah satu capaian signifikan.

"Selama ini kita banyak tahu bahwa perkebunan sawit dikuasai oleh korporasi. Sekarang sudah mulai tumbuh, ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa pertumbuhan perekonomian, perputaran perekonomian itu harus dari daerah dulu, dari desa terutama, sehingga betul-betul harapan bahwa kesejahteraan rakyat ini akan semakin meningkat," ujar Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.

Ia menambahkan bahwa lembaga perkoperasian telah mengalami perluasan jangkauan operasional yang substansial, tidak lagi terbatas pada kegiatan simpan pinjam skala kecil.

"Ini sekarang sudah expand keluar, artinya mereka bisa mengembangkan, bahkan mereka sudah membangun pabrik kelapa sawit," katanya.

Rencana perluasan skema pengolahan berbasis kelompok tani ini juga bakal diterapkan pada sektor komoditas perkebunan lainnya di wilayah Sumatera Selatan.

"Ini ke depan, kata Pak Menteri, akan dikembangkan lagi, bahkan di Sumatera Selatan nanti akan ada hilirisasi kopi di Pagar Alam. Artinya, ke depan sasarannya adalah bagaimana kesejahteraan rakyat ini akan semakin meningkat," tegasnya.

Sementara itu, Kementerian Koperasi telah mencatat sekitar 20 koperasi di berbagai wilayah Indonesia yang mengajukan pendirian pabrik CPO mandiri.

"Koperasi, khususnya koperasi sawit, tidak lagi hanya sekadar jadi pengelola perkebunan, tapi masuk untuk membangun pabrik-pabrik sawit CPO, dan ini akan direplikasi di daerah-daerah lain di Indonesia," ujar Menteri Koperasi, Ferry Juliantono.

Pemerintah Daerah Sumatera Selatan menyambut penetapan wilayahnya sebagai proyek percontohan hilirisasi sektor perkebunan ini.

"Satu keberkahan hari ini bagi Sumatera Selatan, dijadikan pilot proyek untuk hilirisasi yang dilaksanakan oleh koperasi," kata Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru.

Di sisi lain, pendirian PKS mandiri oleh petani memerlukan kesiapan modal modal investasi berkisar Rp300 miliar hingga Rp500 miliar, ketersediaan pasokan TBS yang stabil, serta pengelolaan manajemen secara profesional.

"Proses pembelajaran dan transfer pengetahuan dari perusahaan perkebunan negara maupun swasta juga dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas pengelola," ujar Pengamat Sawit Sumatera Selatan, H. Rudi Arpian kepada elaeis.co, Selasa (18/8).

Ia menekankan pentingnya peningkatan produktivitas lahan hulu melalui program peremajaan tanaman agar pasokan bahan baku pabrik tetap terjaga.

"Pembenahan sektor hulu harus dilakukan secara bersamaan. Keberadaan PKS tidak akan optimal apabila produktivitas kebun petani masih rendah akibat tanaman yang sudah tua atau tidak terawat. Karena itu, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) perlu terus dipercepat agar produktivitas kebun meningkat," sambungnya.

Pengelolaan industri hilir oleh kelembagaan lokal diyakini mendukung visi kelapa sawit berkelanjutan serta penguatan perekonomian pedesaan secara jangka panjang.

“Keberlanjutan tidak hanya berbicara tentang aspek lingkungan, tetapi juga keberlanjutan ekonomi petani. Ketika petani menjadi pemilik pabrik, mereka akan memiliki kepentingan langsung untuk menjaga kebun, menjaga lingkungan, dan memastikan usaha tersebut dapat diwariskan kepada generasi berikutnya,” tuturnya.

Peningkatan peran petani dari sekadar penyedia bahan baku menjadi pemilik sarana pengolahan diharapkan mampu memicu kemandirian ekosistem perkebunan nasional.

"Dengan demikian, pembangunan PKS milik petani dinilai sejalan dengan prinsip sawit berkelanjutan dan visi Indonesia Emas 2045. Petani tidak lagi sekedar menjadi pemasok bahan baku atau petani plasma, melainkan naik kelas menjadi pelaku utama industri yang memiliki kendali lebih besar terhadap masa depan usahanya sendiri," sambungnya lagi.