Pemerintah Gandeng China Bangun Rumah Susun Atasi Backlog Perumahan

Pemerintah Indonesia menggandeng China untuk membangun rumah susun sebagai upaya mengatasi backlog perumahan yang mencapai 9,29 juta rumah tangga, setara 12,39 persen secara nasional, dilansir dari Detikcom.

Selain memenuhi kebutuhan hunian, pemerintah berharap proyek ini dapat membuka lapangan pekerjaan dan mendatangkan investasi asing langsung (FDI) di sektor perumahan dan industri turunannya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjelaskan pentingnya investasi asing untuk mendukung proyek pembangunan perumahan yang melibatkan banyak tenaga kerja dan ratusan bidang industri turunannya.

"Karena kita sangat membutuhkan juga foreign direct investment (FDI), untuk membuka lapangan pekerjaan di sektor real dan perumahan adalah sektor real. Karena melibatkan tenaga kerja dengan jumlah besar. Industri turunannya (dari pembangunan rumah) 183 (bidang)," ujar Ara usai pertemuan di Kediaman Duta Besar China, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Ara menyampaikan bahwa konsep rumah susun yang akan dibangun masih dalam tahap pembahasan, termasuk soal regulasi dan lahan yang akan digunakan. Tim khusus yang terdiri dari pejabat Kementerian PKP dan perwakilan China telah dibentuk untuk mengkaji berbagai aspek proyek ini.

"Kami sudah membentuk tim bersama dari kementerian kami, dipimpin oleh Dirjen Roberia, Dirjen Sri, dan Pak Heru dari BP Tapera. Kemudian akan bekerja sama dengan tim dari Tiongkok untuk membahas, satu soal regulasi yang bisa saling menguntungkan, yang kedua adalah soal lahan akan segera disurvey beberapa lahan-lahan, yang ketiga bagaimana tadi menggerakkan ekonomi secara utuh dengan prinsip tadi saling percaya dan saling menguntungkan," kata Ara.

Soal target penerima rumah susun, Ara menyatakan proyek ini tidak hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga bisa mencakup kelas menengah, atas, serta hunian dan kawasan komersial dalam satu bangunan (mixed-use).

"Kita lihat nanti bentuknya seperti apa ya, bisa menengah, bisa MBR, bisa mix ya, dan berbagai hal," ujar Ara.

Pemerintah dan China juga berencana tukar teknologi yang relevan dengan perumahan, meskipun jenis teknologi yang akan diterapkan masih dalam pembahasan agar sesuai dengan kebutuhan dan regulasi di Indonesia.

"Kebutuhan, regulasi, disesuaikan. Jadi dipelajari dulu, baru dilihat teknologi yang cocok. Tadi kan saya bilang yang aman, ya cocok dengan kondisi Indonesia, aman itu segala-galanya ya secara tanah, lingkungan, dan sebagainya. Kemudian juga dari segi regulasinya tentu kita akan melihat itu," jelas Ara.

Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong menambahkan dalam tim khusus tersebut juga terdapat perwakilan dari Kementerian Perumahan China, dan pertemuan lanjutan dijadwalkan dalam dua minggu ke depan.

"Menteri Perumahan Tiongkok dan saya, kami menempatkan orang-orang yang berhubungan dari dua tim kami, dan kami akan bertemu lagi dalam dua minggu yang akan datang. Untuk membicarakan proses, untuk mengetahui perkembangan pekerjaan, dan saya pikir kami juga akan berkomunikasi soal teknologi perumahan dan aturannya," ungkap Wang Lutong.