Pemerintah Luncurkan Paket Stimulus Ekonomi Semester II Rp7,8 Triliun

Pemerintah menyepakati pengucuran anggaran Paket Stimulus Ekonomi Semester II-2026 senilai Rp7,8 triliun dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui insentif mobilitas, vokasi, dan perpajakan.

Pengalokasian dana tersebut mencakup subsidi transportasi massal serta pemotongan pajak khusus bagi pekerja kreatif. Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah taktis pemerintah untuk mengamankan daya beli masyarakat sekaligus mengimplementasikan program strategis nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa fokus utama dari paket ini diarahkan pada pemotongan harga tiket transportasi publik untuk masa liburan sekolah serta periode perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Diskon transportasi dan juga diskon untuk angkutan udara ini selama liburan sekolah nanti dan juga untuk Nataru," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, dikutip Kamis (28/5/2026).

Pemerintah juga mengalokasikan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor penerbangan senilai Rp472,7 miliar bagi 2,3 juta penumpang libur sekolah dan Rp722 miliar untuk 3,7 juta penumpang Nataru. Sektor ketenagakerjaan turut mendapat sokongan berupa dana magang nasional sebesar Rp4,14 triliun bagi 150 ribu peserta, serta program vokasi Rp2,12 triliun bagi 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu korban PHK.

"Jadi itu yang tadi dibahas dan ini semuanya diharapkan bisa menjadi stimulus di kuartal ke-2," tegas Airlangga.

Sektor ekonomi kreatif mendapat porsi insentif melalui pemangkasan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final khusus profesi penulis menjadi sebesar 1,5 persen. Kebijakan ini ditujukan untuk memotivasi produktivitas literasi nasional dan menyederhanakan regulasi perpajakan yang dinilai membebani para pembuat karya sejak beberapa tahun lalu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa pelonggaran beban pajak bagi para perajin kata ini memiliki fungsi krusial sebagai stimulus modal bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

“Pokoknya supaya penulis Indonesia lebih aktif menulis, karena bayar pajaknya lebih rendah,” tutur Purbaya.

Langkah penurunan tarif ini diambil pemerintah demi memperluas variasi bahan bacaan bermutu sekaligus meningkatkan literasi publik di tengah maraknya informasi media sosial yang tidak terverifikasi. Formulasi kebijakan perpajakan tersebut didasari oleh kajian komprehensif yang melibatkan berbagai asosiasi penerbitan dan akademisi.

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya memaparkan bahwa keputusan penyesuaian PPh royalti dari angka awal 15 persen menuju 1,5 persen ini merupakan realisasi langsung dari komitmen kepala negara.

"Penurunan PPh Royalti ini, merupakan implementasi dari semangat Bapak Presiden dalam repons aspirasi para penulis yang telah diperjuangkan sejak 2017," kata Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya, Selasa (26/5).

Kementerian Ekraf sebelumnya telah mengandalkan hasil riset bersama Lembaga Kajian Perpajakan Universitas Indonesia sebelum membawa draf usulan ke meja rakor menteri. Regulasi baru ini diharapkan mampu memicu ekosistem penerbitan yang jauh lebih kompetitif di pasar nasional.

"Pemerintah berharap kebijakan stimulus ini dapat memberikan motivasi bagi penulis dan kreator untuk terus menghasilkan karya berkualitas," kata Riefky.

Kementerian Keuangan dijadwalkan segera memproses revisi peraturan perundang-undangan terkait agar relaksasi pajak ini bisa resmi berjalan pada Semester II 2026.

"Mendorong pertumbuhan industri penerbitan yang lebih sehat dan kompetitif, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan," tambahnya.