Pemerintah Naikkan Anggaran Pertahanan RAPBN 2027 Jadi Rp329 Triliun

Pemerintah merencanakan alokasi anggaran fungsi pertahanan sebesar Rp329,47 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp30,4 triliun atau 10,1 persen dibandingkan dengan perkiraan outlook tahun 2026 yang tercatat Rp299,1 triliun.

Berdasarkan data Nota Keuangan, dana yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan Lemhannas ini menyerap sekitar 8,04 persen dari total belanja negara tahun 2027 yang diproyeksikan mencapai Rp4.097,19 triliun. Meskipun naik dibanding 2026, pos pertahanan ini masih lebih rendah 5,5 persen jika disandingkan dengan realisasi anggaran 2025 yang menembus Rp348,58 triliun.

Pemerintah menetapkan lima fokus prioritas pemanfaatan dana pertahanan pada 2027, meliputi pengadaan dan pemeliharaan alutsista maupun nonalutsista, pembangunan sarana prasarana, serta riset industri pertahanan nasional. Selain itu, alokasi dana difokuskan untuk pemantapan komponen cadangan dan pendukung, hingga pembiayaan operasi militer di matra darat, laut, dan udara.

Langkah penguatan ketahanan nasional ini diarahkan guna mengantisipasi dinamika geopolitik global serta potensi ancaman di ruang digital, termasuk pengembangan kemampuan siber, persandian, dan sinyal. Di sisi lain, peningkatan anggaran khusus Kementerian Pertahanan secara kelembagaan naik menjadi Rp189,01 triliun dari posisi sebelumnya Rp187,1 triliun pada 2026.

Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2027 mencatat penyesuaian pos anggaran pada sejumlah kementerian dan lembaga di tengah dinamika perekonomian global.

"Perekonomian dunia pada tahun 2027 diperkirakan masih akan menghadapi dinamika yang kompleks dan tingkat ketidakpastian yang tinggi," demikian dikutip dari ringkasan eksekutif buku tersebut.

Catatan sejarah menunjukkan belanja pertahanan Indonesia berada pada tren naik sejak 2013 dari angka Rp87,5 triliun hingga menyentuh Rp190,3 triliun pada 2024. Lonjakan signifikan sempat terjadi pada 2025 dengan kenaikan mencapai 83,2 persen yang terutama difokuskan untuk modernisasi peralatan tempur TNI.