Pemerintah Atur Prioritas Tambahan Anggaran RAPBN 2027

Pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran saat banyak Kementerian/Lembaga (K/L) mengajukan tambahan dana untuk RAPBN 2027, ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Senin (7/9/2026) di Jakarta.

Postur RAPBN 2027 mengalami penyesuaian dengan kenaikan pendapatan dan belanja negara sebesar Rp 9,1 triliun dibanding rancangan awal, disepakati dalam rapat Badan Anggaran DPR bersama pemerintah.

Target pendapatan negara dan hibah dinaikkan menjadi Rp 3.435,1 triliun, termasuk penerimaan pajak yang naik menjadi Rp 2.593,4 triliun serta penerimaan bukan pajak sebesar Rp 522,5 triliun.

Belanja negara juga bertambah menjadi Rp 4.106,3 triliun, dengan alokasi Rp 1.513,8 triliun untuk kementerian/lembaga, sementara belanja non K/L dan transfer daerah tetap.

Meski ada kenaikan, pemerintah tetap menargetkan defisit sebesar 2,40% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam RAPBN 2027, menurut Ketua Banggar DPR Said Abdullah.

Menkeu Purbaya menyoroti besarnya permintaan anggaran K/L yang mencapai triliunan rupiah, namun menegaskan keterbatasan anggaran memaksa pemerintah menentukan prioritas.

"Ya enggak lah. Kalau minta semua, semua kan mintanya sampai Rp 1.000 triliun waktu itu kan bilangnya. Kalau kita uangnya banyak kayak di surga ya saya kasih semua. Ini kan ada keterbatasan," ujar Purbaya.

Menurut Purbaya, ekonomi selalu menghadapi keterbatasan sumber daya sehingga harus dipilih alokasi yang paling optimal untuk perekonomian.

"Itulah ekonomi. Kita selalu menghadapi scarcity. Jadi kita mesti pilih yang mana yang paling optimal buat perekonomian. Itu yang sedang kita lakukan," kata Purbaya.

Kementerian Keuangan sendiri mengajukan pagu anggaran sebesar Rp 49,8 triliun untuk lima program utama pada tahun 2027, termasuk pengelolaan penerimaan negara dan dukungan manajemen yang menyentuh digitalisasi dan penguatan proses bisnis.

"Pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2027 diusulkan sebesar Rp 49.801.124.984.000," kata Purbaya dalam rapat kerja Komisi XI DPR.

Purbaya menegaskan program tersebut mendukung delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional seperti kedaulatan pangan, kemandirian energi, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi kerakyatan dan desa.

"APBN harus terus dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan, agar mampu berfungsi secara optimal sebagai shock absorber, mendukung agenda pembangunan, dan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Hingga semester I-2026, pendapatan negara tercatat Rp 1.459,4 triliun dengan pertumbuhan 21,3% secara tahunan, sementara belanja negara mencapai Rp 1.656,0 triliun atau naik 18,2% dibanding periode sama tahun sebelumnya.

Realokasi anggaran dan fokus pada program yang memberikan dampak ekonomi menjadi perhatian utama pemerintah untuk menjaga defisit dan utang dalam batas aman, kata Purbaya.