Pemerintah Pastikan Harga BBM Bersubsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026

Pemerintah Indonesia memastikan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar hingga akhir tahun 2026. Keputusan ini tetap dipertahankan meskipun harga minyak mentah dunia melonjak tajam dan nilai tukar rupiah melemah secara signifikan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kondisi harga BBM bersubsidi saat ini masih berada dalam batas aman bagi masyarakat.

"Tidak akan naik. Insyaallah, ya, doanya, tidak akan kita naikkan," ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.

Bahlil menjelaskan bahwa rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price sejak awal tahun belum melewati batas psikologis anggaran negara.

"Rata-rata ICP kita sekarang itu kurang lebih sekitar 80–81 dolar AS dari bulan Januari sampai sekarang. Jadi, belum sampai 100 dolar AS," kata Bahlil.

Ia pun kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi ini guna melindungi daya beli masyarakat.

"Insyaallah sampai akhir tahun," ucap Bahlil.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, rata-rata ICP pada April 2026 melonjak menjadi 117,31 dolar AS per barel, naik dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 102,26 dolar AS per barel. Padahal, asumsi dasar APBN 2026 menetapkan angka 70 dolar AS per barel.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan kenaikan tersebut dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz yang mengancam pasokan global, ditambah pertumbuhan ekonomi China yang mencapai 5 persen.

Tekanan ini diperparah oleh jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ke level terendah sepanjang sejarah di angka Rp17.706 pada Selasa, 19 Mei 2026. Situasi tersebut berdampak pada meningkatnya beban impor energi nasional.

Pakar Energi dari Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa mengingatkan bahwa konflik internasional berpotensi melumpuhkan distribusi pasokan energi global dalam skala besar.

"Perang di Iran dan penutupan Selat Hormuz membuat seperempat pasokan minyak dunia dan seperlima pasokan gas dunia tidak bisa lewat. Jadi ini cukup serius," kata Fabby dilansir dari CNNIndonesia.com.

Fabby memaparkan bahwa pemerintah terpaksa mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk meredam dampak kenaikan harga komoditas mahal tersebut agar tidak memicu inflasi domestik.

"Yang dilakukan pemerintah sekarang menggunakan APBN sebagai shock absorber supaya masyarakat tidak menghadapi lonjakan harga yang bisa berdampak pada inflasi dan daya beli," ujarnya.

Menurut hitungan Kementerian ESDM, total subsidi dan kompensasi bisa membengkak hingga Rp380 triliun apabila kurs rata-rata menetap di Rp16.900 per dolar AS dan ICP terus bertahan di level 100 dolar AS per barel.

"Kalau subsidi dan kompensasi meningkat, ada kekhawatiran defisit APBN akan melebar," kata Fabby.

Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi pemborosan konsumsi energi demi mencegah pemotongan alokasi anggaran pada sektor-sektor penting lainnya.

"Belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, transisi energi itu bisa berkurang kalau subsidi terus naik," ujarnya.

Fabby menambahkan bahwa langkah penghematan sangat krusial bagi ketahanan fiskal negara sekaligus menjadi benteng perlindungan bagi warga yang kurang mampu.

"Kalau kita tidak boros energi, subsidi bisa lebih terjaga dan APBN tidak jebol," tegas Fabby.

Ketergantungan terhadap impor komoditas energi cair juga disebut menjadi faktor yang memperlemah posisi Indonesia saat mata uang domestik terdepresiasi.

"Kalau kita tidak berhemat, ketahanan energi kita melemah karena sumber BBM dan LPG kita masih impor," katanya.

Ia menyoroti kebiasaan masyarakat yang dinilai kurang efisien dalam bermobilisasi menggunakan moda transportasi pribadi untuk jarak dekat.

"Sedikit-sedikit naik motor atau naik mobil hanya untuk jarak pendek. Ini konsumsi bahan bakarnya jadi tambah banyak," ujar Fabby.

Guna menekan tingginya konsumsi BBM nasional, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menginstruksikan pembatasan operasional kendaraan dinas dan mendorong peralihan ke angkutan umum.

"Mendorong penggunaan transportasi publik, jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik," kata Airlangga.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Esther Sri Astuti menilai bahwa masyarakat memiliki kemampuan mandiri untuk mengendalikan pengeluaran energinya melalui substitusi ke moda transportasi yang lebih efisien.

"Misalnya memakai transportasi publik lebih hemat dibandingkan transportasi pribadi," kata Esther.

Esther juga menyarankan agar regulasi diarahkan pada penguatan ekosistem kendaraan listrik dan pemberian insentif bagi sektor energi terbarukan.

"Pemerintah bisa membantu menyediakan insentif bagi investor yang mau generate energi terbarukan supaya lebih banyak penyediaannya," katanya.

Ia menambahkan, penyediaan infrastruktur pendukung yang masif menjadi kunci utama untuk mempermudah transisi energi masyarakat di lapangan.

"Contohnya menyediakan stasiun charging area lebih banyak untuk mobil atau motor listrik," ujar Esther.

Di sisi lain, harga BBM non-subsidi jenis Pertamax di dalam negeri relatif masih tertahan di angka Rp12.300 per liter berkat sistem penentuan harga berdasarkan rata-rata periode sebelumnya, bukan harga pasar harian. Angka ini tercatat jauh lebih murah dibandingkan harga BBM sejenis di beberapa negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura.