Pemerintah Pelatuk Digitalisasi Bansos Nasional Oktober 2026

Pemerintah bakal meluncurkan digitalisasi bantuan sosial (bansos) secara nasional pada Oktober 2026 mendatang. Kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna mengatasi persoalan data penerima yang selama ini tidak terintegrasi dan kerap salah sasaran, dilansir dari Detik Finance.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan kepastian jadwal peluncuran sistem baru tersebut dalam konferensi pers di kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, pada Kamis (10/9/2026).

"Kemarin Presiden memberikan arahan kepada saya sebagai Ketua Komite untuk mempercepat prosesnya ini semua. Dan Presiden kami tadi sudah rancang pada bulan Oktober minggu ketiga kita akan bisa roll out," kata Luhut, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

Pelaksanaan program ini masih mengahadapi tantangan teknis terkait dengan akurasi desil penerima. Kendati demikian, pemerintah optimistis hambatan tersebut dapat terselesaikan melalui koordinasi lintas instansi sebelum waktu peluncuran tiba.

"Masalahnya tentu tidak sesederhana itu banyak masalah mengenai desil-desil. Tapi dengan kerja yang sangat kompak menurut saya itu bisa teratasi makin lama makin sedikit masalah. Dan saya berharap pada waktu Presiden roll out bulan Oktober hampir tidak ada masalah yang serius," ujar Luhut, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

Guna mendukung kelancaran program, pemerintah membangun sistem perlindungan sosial digital berbasis Digital Public Infrastructure (DPI). Sistem ini mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data antarinstansi, serta pembayaran digital, dengan verifikasi biometrik wajah yang terhubung ke data Dukcapil.

Melalui portal resmi pemerintah, masyarakat dapat mengecek dan mengajukan bansos secara mandiri menggunakan NIK. Layanan ini memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk verifikasi data otomatis—seperti kepemilikan kendaraan dan status ASN—serta menyediakan mekanisme sanggah bagi warga yang belum terdaftar.