Pemerintah Atur Penyaluran Dana Bansos untuk Cegah Penyalahgunaan di Jakarta

Pemerintah berencana mengatur penyaluran dana bantuan sosial (bansos) langsung ke rekening masyarakat untuk menghindari penyalahgunaan dana, terutama terkait judi online, demikian disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Kamis lalu di Jakarta Pusat.

Penyaluran bansos akan dilakukan mulai kuartal I-2027 dengan target penerima sekitar 50 juta masyarakat dari kategori desil 1-5, yakni kelompok termiskin, menurut laporan dari Detik Finance.

Luhut menjelaskan pemerintah sedang menyelesaikan data penerima bansos agar lebih tepat sasaran dan mempertimbangkan opsi pembatasan penggunaan dana, seperti pemberian kupon agar dana hanya bisa dipakai untuk kebutuhan dasar seperti listrik, beras, dan bensin.

"Bagaimana cara memberikan? tadi sudah diberikan kepada account-nya, tapi juga akan nanti jangan disalahgunakan juga uang itu. Kita masih mikir apakah nanti berikan kupon sehingga tidak boleh judi online. Jadi hanya mungkin bayar listrik, bayar beras, bayar bensin dan segala macam," ujar Luhut.

Bantuan ini juga akan diprioritaskan untuk ibu-ibu sebagai upaya mencegah penyalahgunaan dana bansos untuk judi online.

"Tapi kita waspadai jangan sampai jadi judol. Makanya uang-uang dana nanti itu akan target pada ibu-ibu. Kalau ibu-ibu lebih sedikit judol lah," ujar Luhut.

Menurut Luhut, sumber dana bansos berasal dari penghematan digitalisasi yang diperkirakan mencapai Rp 1.200 triliun. Presiden ingin keadilan sosial benar-benar dirasakan masyarakat lapisan bawah.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk memiliki rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai sarana penyaluran bansos.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan rekening akan diberikan kepada masyarakat usia di atas 18 tahun yang belum memiliki rekening bank agar penyaluran bansos cepat dan tepat sasaran.

"Itu supaya nanti setiap bantuan itu betul-betul cepat dan tepat sasaran. Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu kelihatannya," ujar Purbaya.

Proses pembukaan rekening akan melibatkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

"Ada juga kemungkinan, ini sudah selesai sih diskusi kita? Dalam diskusi ya, ada kemungkinan juga nanti setiap orang yang bikin KTP langsung otomatis dibuatkan rekeningnya," terang Purbaya.