Pemerintah Salurkan 6,8 Ribu Ton Beras Bantuan Gempa di NTT

Pemerintah menetapkan penyaluran bantuan 6,8 ribu ton beras senilai Rp95,2 miliar untuk penanggulangan bencana gempa bumi di lima kabupaten Nusa Tenggara Timur (NTT) per 19 Agustus 2026, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengalokasikan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tersebut melalui penugasan kepada Perum Bulog. Pasokan beras didistribusikan ke Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, dan Nagekeo. Bantuan ini menggabungkan alokasi program bencana sebesar 990,3 ton dan program bantuan pangan beras reguler sebanyak 5,81 ribu ton.

Secara rinci, Kabupaten Manggarai menerima 81,63 ton beras bantuan bencana dan 1,79 ribu ton beras reguler. Manggarai Timur memperoleh 153,78 ton beras bencana dan 1,66 ribu ton beras reguler, sedangkan Ngada mendapatkan 86,88 ton beras bencana dan 444,21 ton beras reguler. Sementara itu, Kabupaten Sikka dialokasikan 6,88 ton beras bencana serta 1,28 ribu ton beras reguler, dan Nagekeo menerima 661,18 ton beras bencana bersama 625,14 ton beras reguler.

Total anggaran CPP untuk penanganan bencana dan darurat sepanjang tahun 2026 disiapkan mencapai Rp1,2 triliun. Di samping itu, pemerintah juga menganggarkan Rp17,5 triliun untuk bantuan pangan beras reguler tahap kedua periode Juli hingga September.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy menjelaskan detail rincian anggaran yang dikucurkan untuk penanganan dampak gempa di wilayah tersebut pada Sabtu (22/8/2026).

"Jadi sudah ada anggarannya di 2026. Khusus untuk bantuan bencana alam NTT itu yang terdampak 5 kabupaten. Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Sika, dan Nagekeo.

Kemudian jumlah semuanya itu ada 6,8 ribu ton. Kalau dikalikan Rp 14.000 per kilogram, ketemu sekitar Rp 95,2 miliar," ungkap Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah meninjau langsung kawasan terdampak gempa di Manggarai pada Rabu (19/8/2026) untuk memastikan percepatan distribusi pangan.

"Ini perintah Bapak Presiden Prabowo. Kita harus bergerak cepat. BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) bisa ambil duluan, proses izinnya persetujuannya belakangan. Karena yang setujui, saya sebagai Kepala Bapanas, saya menyetujui pengeluaran beras untuk bencana seluruh Indonesia," terang Kepala Bapanas dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Amran menegaskan pemenuhan kebutuhan dasar beras masyarakat terdampak bencana menjadi prioritas utama yang dipastikan aman hingga satu tahun ke depan.

"Karena masalah beras yang paling penting. Perintah Bapak Presiden agar bergerak cepat, menyelesaikan masalah. Dan alhamdulillah, kami sudah cek langsung.

Kami sudah hitung kekuatan kita di sini sampai 1 tahun aman bahkan lebih. Jadi insya Allah aman," kata Kepala Bapanas dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) secara nasional tercatat mencapai 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026. Sejak Januari hingga 21 Agustus 2026, total penggelontoran CBP telah menyentuh 1,65 juta ton, mencakup penyaluran SPHP, bantuan pangan tahap pertama dan kedua, hingga alokasi darurat bencana.