Pemerintah Sederhanakan Aturan Pupuk Subsidi Menjadi Tiga Perpres

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan pemerintah berhasil menyederhanakan aturan pupuk subsidi dari 145 menjadi hanya tiga peraturan, yaitu Perpres Nomor 6 Tahun 2025 dan Perpres 115 Tahun 2026, dilansir dari Detik Finance. Penyederhanaan ini bertujuan mempercepat penyaluran pupuk dari Kementan, PT Pupuk Indonesia, langsung ke petani guna mendukung target swasembada pangan.

Zulkifli Hasan menyebut penyederhanaan regulasi merupakan bagian dari tugasnya sebagai Menko untuk mengawal keberhasilan program pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

"Menko itu tugasnya mengawal agar program pemerintah itu sukses. Itu saja," ujar Zulkifli Hasan, dalam acara Peresmian Pembangunan PSEL Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (26/8/2026).

Ia mengungkapkan menerima mandat untuk mengawal program swasembada pangan hanya beberapa hari setelah ditunjuk. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pencapaian swasembada pangan dalam waktu satu tahun.

"Nah, pertama tiga hari waktu itu, saudara-saudara, itu diperintah swasembada pangan dalam tempo setahun," kata Zulkifli Hasan.

Menurutnya, kerumitan regulasi menjadi salah satu hambatan utama. Ia mencontohkan aturan pupuk yang semula sangat kompleks dengan 145 peraturan.

"Pupuk itu 145 aturan. Oleh karena itu, sampai kapan pun kita tidak akan swasembada," ujar Zulkifli Hasan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Zulkifli Hasan menggelar rapat dengan pihak terkait, termasuk pimpinan PT Pupuk Indonesia, untuk mengidentifikasi hambatan penyaluran pupuk.

"Nah, ini kerjaan Menko. Saya rapatkan tiga hari. Masukan dari Dirut Pupuk Indonesia, hambatannya apa, saya selesaikan," kata Zulkifli Hasan.

Penyederhanaan regulasi berdampak pada penyerapan pupuk oleh petani. Penyerapan pupuk meningkat dari 5–6 juta ton menjadi sekitar 9,5 juta ton, atau naik 58%.

"Karena tinggal tiga aturan, akhirnya petani itu menyerap pupuk dari 5-6 juta menjadi 9,5 juta. Naik 58%," kata Zulkifli Hasan.

Peningkatan penyerapan pupuk juga berdampak pada produksi pertanian nasional, yang naik sebesar 8%.

"Baru itu saja, produksi kita naik 8%. 8% meningkat produksi," ujar Zulkifli Hasan.

Ia menegaskan penyederhanaan regulasi menjadi instrumen penting untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif. Menurutnya, regulasi yang terlalu banyak dan rumit justru menghambat pelaksanaan program di lapangan.

"Kalau urusan rakyat luas, saya silakan diperintah," kata Zulkifli Hasan.

Zulkifli Hasan menyebut persoalan serupa juga ditemukan pada sejumlah program pemerintah lainnya. Ia mengaku telah menerima puluhan aturan yang perlu disederhanakan untuk mempercepat pelaksanaan program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

"Baru satu, saya sudah menerima 35 aturan seperti ini. 35," kata Zulkifli Hasan.