Pemerintah Siapkan Rp 5 Triliun dan Kebijakan Baru Sambut HUT Ke 81 RI

Pemerintah menyiapkan alokasi dana awal senilai Rp 5 triliun untuk penanganan bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT) sekaligus memfinalisasi sejumlah kebijakan ekonomi strategis bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada Senin (17/8/2026).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan mekanisme pembiayaan penanganan bencana yang bersumber dari anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dana tersebut disiapkan untuk merespons kebutuhan awal di lapangan, dan pemerintah siap menambah alokasi jika anggaran tersebut tidak mencukupi.

Pemerintah akan melakukan penanganan secara bertahap mulai dari respons kedaruratan hingga tahap pemulihan. Sementara itu, untuk pembangunan kembali fasilitas umum yang tidak dapat didanai BNPB, pelaksanaannya akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait.

"Untuk pertama kan biasanya kita pakai dana dari BNPB yang sudah kita siapkan. Masih ada tuh Rp 5 triliun kalau nggak salah ya. Mungkin sebagian terpakai tapi masih cukup. Biasanya kalau kurang kita isi langsung itu dana BNPB," jelas Purbaya dalam keterangannya, Senin (17/8/2026).

Purbaya menekankan bahwa pemerintah selalu menyediakan cadangan dana siaga agar proses pemulihan masyarakat dapat berjalan secara terkoordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BNPB, dan lembaga terkait.

"Kalau untuk bencana kan nanti dari BNPB dulu, nanti kalau kurang baru kita rekonstruksi. Jadi nggak ada masalah tuh. Kalau untuk bencana ada cadangan khusus," kata Purbaya.

Purbaya kembali memberikan penegasan terkait kesiapan anggaran khusus tersebut.

"Jadi memang dana on call untuk setiap penanganan bencana sudah stand by," tegasnya menekankan.

Di sektor keuangan, Bank Indonesia (BI) memperluas kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS sebesar 0 persen alias gratis untuk transaksi hingga Rp 100 ribu di seluruh kategori merchant mulai 1 Oktober 2026. Pejabat Gubernur Sementara BI Destry Damayanti menyampaikan bahwa kebijakan MDR QRIS 0 persen untuk kategori usaha mikro (UMi) hingga nilai transaksi Rp 500 ribu juga tetap berlaku.

"Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha, agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif. Sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat," Destry selepas upacara HUT RI di Kantor BI, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026).

Destry menjelaskan bahwa pembebasan biaya ini ditargetkan mampu mendongkrak volume transaksi QRIS dan memperluas digitalisasi pada berbagai segmen usaha guna menyokong aktivitas ekonomi warga.

"Perluasan kebijakan MDR QRIS 0% diharapkan dapat mendorong akseptasi dan peningkatan volume transaksi QRIS, memperluas digitalisasi pembayaran pada berbagai segmen usaha, serta pada gilirannya mendukung peningkatan aktivitas ekonomi dan belanja masyarakat," ujar dia merinci.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ryan Rizaldy menambahkan bahwa perluasan tersebut merupakan langkah nyata dalam menjaga stabilitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sesuai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi," tandasnya.

Pada saat bersamaan, pemerintah tengah mematangkan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bursa yang kemungkinan diberi nama Indonesia Commodity Exchange (Icomex) tersebut disiapkan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memfasilitasi perdagangan komoditas unggulan seperti olahan minyak kelapa sawit (CPO), nikel, dan batu bara.

"Belum, belum diputuskan. yang pasti adalah komoditas-komoditas yang memang itu produksi kita yang paling utama. Misalnya CPO, nikel, batu bara," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026).

Prasetyo memberikan bocoran terkait nama resmi lembaga bursa baru yang sedang dipersiapkan tersebut.

"Ya kurang lebih, Indonesia Commodity Exchange atau Icomex," ujar Prasetyo.

Mengenai mekanisme pembentukan harga komoditas mandiri di dalam negeri, Prasetyo menyebutkan kalkulasinya masih dalam tahap penggodokan.

"Nanti lah ada mekanismenya. Sama, ada cost-nya, ada ininya, harga dunianya bagaimana," sebut Prasetyo.

Prasetyo menegaskan bahwa kehadiran Icomex bertujuan memberikan kedaulatan penuh bagi Indonesia dalam menentukan harga barang komoditas milik sendiri.

"Makanya ini sedang proses untuk nanti diatur sedemikian rupa, intinya adalah bukan ada ini dan sebagainya, tidak. Tapi intinya adalah kedaulatan terhadap barang-barang yang kita miliki harus kita yang menentukan. Selama ini kan nggak," kata Prasetyo.

Prasetyo juga menanggapi kemungkinan integrasi antara bursa swasta Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX) yang sudah ada sejak 2009 dengan Icomex.

"Nanti kita lihat ininya, bisa jadi kan mungkin bisa gabung, mungkin bisa sendiri," katanya melanjutkan ketika ditanya kembali apakah ICDX akan terintegrasi dalam Icomex.

Di samping pengumuman kebijakan strategis, peringatan HUT ke-81 RI diwarnai aksi pengibaran bendera Merah Putih unik di berbagai wilayah. Di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau, petugas gabungan TNI, Polri, Manggala Agni, dan BPBD mengibarkan bendera di garis depan lokasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Hari ini kami merayakan kemerdekaan dengan terus berjuang agar tanah ini tetap bisa dihirup anak cucu. Bagi kami, menghormati kemerdekaan artinya tetap menjaga negeri tetap utuh dan bisa diwarisi," ujar Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan.

Aksi unik lainnya berlangsung di Danau Situ Gintung, Tangerang Selatan, di mana 200 personel gabungan dari Polsek Ciputat Timur, BPBD, Tim Rescue, dan komunitas membentangkan bendera Merah Putih raksasa di atas permukaan air yang disaksikan 600 warga. Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodiq menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan para relawan.

"Momentum ini diharapkan menumbuhkan jiwa dan semangat nasionalisme, serta persatuan masyarakat," kata Kompol Bambang.

Sementara di Bali, Polsek Nusa Penida menggelar pengibaran bendera Merah Putih di dasar laut Nusa Lembongan serta memasang 81 bendera di sepanjang tebing Pantai Kelingking dengan melibatkan tenaga kesehatan, mahasiswa KKN, dan siswa sekolah dasar.

"Semangat kemerdekaan harus terus kita tanamkan, khususnya kepada generasi muda. Melalui pengibaran bendera di tengah keindahan alam Lembongan dan Kelingking ini, kita ingin menumbuhkan rasa cinta pada tanah air, persatuan, dan kebanggaan luar biasa sebagai bangsa Indonesia," kata Kapolsek Nusa Penida Kompol I Ketut Kusuma Jaya, dikutip dari 20D.