Pemerintah Siapkan Empat Location Landing Station Kabel Laut

Pemerintah Indonesia menyiapkan empat lokasi pendaratan kabel laut atau landing station internasional guna memperkuat ambisi menjadi hub konektivitas digital di kawasan Asia Pasifik, Rabu (26/8/2026). Dilansir dari Detik iNET, langkah ini dibarengi dengan penataan ratusan koridor kabel bawah laut di perairan nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai posisi geografis Indonesia sangat strategis sebagai penghubung konektivitas regional maupun global. Penataan jalur ini telah didukung oleh dasar regulasi yang kuat.

"Indonesia memang harus siap ya, dan sudah siap. Karena kami ini kalau dari sisi penataan kabel laut, kita sudah ada dasar regulasinya," ujar Kartika Listriana, Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 2026, Nusa Dua, Bali.

Empat lokasi yang disiapkan sebagai landing station tersebut berada di Jakarta, Nusa Tenggara Timur (NTT), Manado, dan Jayapura. Penentuan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas jalur konektivitas antarwilayah.

"Kalau untuk yang empat landing station itu, rencana ada di Jakarta, kemudian ada di NTT, kemudian di Manado, dan Jayapura," ungkap Kartika Listriana, Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Wilayah Indonesia bagian timur seperti Papua dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi pintu koneksi menuju Australia karena jarak geografis yang lebih dekat.

"Di Papua, tentunya dia akan mendekati ke Australia. Itu juga tentunya mana efektifnya. Sekarang Australia juga punya beberapa titik, kita sesuaikan saja," jelas Kartika Listriana, Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Melalui Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2021, pemerintah menetapkan alur kabel bawah laut nasional yang terdiri dari 217 segmen, 209 landing point, dan empat landing station Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) internasional. Saat ini, lebih dari 50 sistem kabel bawah laut beroperasi di Indonesia dan mengalirkan lebih dari 99 persen trafik data internasional.

Penataan koridor ini juga mengusung konsep Hub & Spoke untuk menghubungkan data center dengan berbagai landing point. Integrasi ini sekaligus memperhitungkan jarak aman antarkabel agar tidak mengganggu aktivitas ruang laut lain seperti perikanan, pelayaran, migas, hingga pariwisata.

Pemerintah Indonesia juga menyambut terbuka investasi serta kolaborasi dari perusahaan teknologi global selama mematuhi aturan hukum yang berlaku.

"Indonesia tidak mau khususkan. Yang penting mereka juga mengikuti ketentuan-ketentuan regulasi dari sisi digitalisasi, konektivitas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah," ujar Kartika Listriana, Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dipandang sebagai kunci utama percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas digital, kecerdasan buatan (AI), serta layanan cloud di tanah air.

"Kita yakin, karena memang market-nya besar, dan lokasi kita itu strategis. Dan kita potensial juga dari sisi ruang. Sehingga kita harus yakin bahwa kita bisa," pungkas Kartika Listriana, Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).