Pemerintah Siapkan Skema Pengangkatan Guru PPPK Paruh Waktu Mulai 2027

Pemerintah menyusun skema penyelesaian status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu untuk diangkat menjadi penuh waktu mulai tahun 2027. Kepastian yang berlaku bagi guru madrasah serta sekolah negeri ini dilansir dari Detikcom pada Kamis (20/8/2026).

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengonfirmasi bahwa penyesuaian skema tersebut mencakup para pendidik di lingkungan Kemenag. Ia menyebut simulasi dan perhitungan kebutuhan anggaran telah rampung dikaji bersama kementerian terkait.

"Sama dengan apa yang disampaikan tadi oleh Ibu MenPAN-RB. Jadi (untuk guru) madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan. Sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama (dalam pelaksanaannya)," ujar Menag Nasaruddin Umar.

Pelaksanaan peralihan status dari paruh waktu menjadi penuh waktu tidak hanya menyasar guru di Kemenag, tetapi juga tenaga pendidik di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

"Untuk PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027," kata Menteri PANRB Rini Widyantini.

Selain peralihan status ke penuh waktu, para guru yang telah berstatus PPPK penuh waktu bakal diberi peluang untuk beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Seleksi penerimaan CPNS bagi guru tersebut diproyeksikan mulai dibuka pada awal tahun 2027.

"Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk PPPK (guru) untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan pendaftarannya di tahun awal 2027," ujar Rini Widyantini.

Data Kementerian PANRB mencatat saat ini terdapat 955.245 guru berstatus PPPK, dengan 231.246 orang di antaranya masih mengabdi sebagai pegawai paruh waktu. Sementara itu, total kebutuhan guru secara nasional mencapai 526.689 formasi yang tersebar di Kemendikdasmen, Kemenag, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda.

Dukungan finansial untuk alokasi pengangkatan tenaga pendidik pada 2027 dipastikan tidak mengganggu stabilitas anggaran negara. Kebutuhan dana operasional serta gaji telah masuk dalam kalkulasi rancangan anggaran mendatang.

"Berdasarkan hasil rapat tadi, kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4 persen defisitnya," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.