Pemerintah Siapkan Tim Bahas RUU Migas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan membentuk tim khusus guna mengkaji Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Langkah ini diambil usai DPR RI resmi menggunakan hak inisiatifnya untuk membahas regulasi tersebut, sebagaimana dilansir dari Detik Finance, Jumat (11/9/2026).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pembentukan tim kajian eksekutif ini masih menunggu dokumen resmi berupa Surat Presiden. Tim tersebut nantinya bertugas menyusun regulasi baru yang berfokus pada peningkatan produksi migas nasional serta pembenahan tata kelola sektor energi.

"Sekarang legislatif mempergunakan hak inisiatifnya untuk melakukan proses pembahasan terhadap RUU Migas. Nah, sekarang sudah ada di eksekutif. Nah, kami lagi menunggu surat presidennya dari presiden untuk kemudian kami akan membentuk tim, baru kita kaji," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Pembentukan RUU Migas ditargetkan menjadi solusi atas berbagai kendala tata kelola energi yang selama ini dinilai belum optimal, sekaligus mendorong peningkatan angka lifting migas secara signifikan.

"Yang penting adalah undang-undang ini adalah bagian dari proses untuk bagaimana memudahkan kita dalam rangka meningkatkan lifting, memastikan agar berbagai hal yang terkait dengan selama ini yang masih kurang baik, kita akan perbaiki lewat undang-undang ini," kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Mengenai rencana pembentukan Badan Usaha Khusus dalam struktur RUU Migas, Bahlil menyebutkan bahwa usulan kelembagaan tersebut masih dalam tahap penyelarasan untuk menemukan format organisasi yang paling ideal bagi pengelolaan energi nasional.

"Lagi semuanya di dalam pembahasan ya. Ya seperti SKK itu kan sebenarnya juga adalah dulu BPH kan. Lalu kemudian dianulir lewat Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian itu sifatnya ad hoc sementara. Nah, saya pikir semua hal itu dimungkinkan saja, yang penting kita cari formulasi yang terbaik untuk kebaikan bangsa dan negara ya," terang Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.