Pemerintah Siapkan Sistem Desil untuk Batasi Pembelian Pertalite Kelompok Mampu

Pemerintah tengah menyiapkan skema pembatasan pembelian bahan bakar minyak jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat ekonomi atas, khususnya desil 9 dan 10, dengan penerapan secara bertahap untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran.

Skema ini memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengolah data dari berbagai instansi untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat secara objektif melalui sistem desil.

Sistem desil membagi masyarakat menjadi 10 kelompok berdasarkan kondisi sosial ekonomi, seperti pendapatan, kepemilikan aset, dan akses pendidikan serta kesehatan, sehingga pemerintah dapat menetapkan siapa yang berhak menerima subsidi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa kebijakan ini masih diuji dan tidak akan menaikkan harga Pertalite. Pembatasan akan dilakukan secara bertahap sambil memantau dampaknya pada perekonomian.

"Yang pertama diluruskan harga nggak naik ya kata Pak Bahlil. Cuman kan waktu di DPR, tahun lalu saya diperintah untuk memastikan subsidinya lebih tepat sasaran," ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan.

Purbaya menambahkan, pemerintah akan mengkaji dampak pembatasan, khususnya bagi desil 10, untuk memastikan kebijakan ini tidak menimbulkan efek negatif yang luas.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa subsidi BBM harus tepat sasaran dan tidak diberikan kepada kalangan mampu.

"Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam supaya angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," ujar Bahlil.

Selain pembatasan subsidi, upaya pengurangan ketergantungan BBM juga ditekankan melalui percepatan adopsi sepeda motor listrik sebagai moda transportasi utama masyarakat.

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) Budi Setiyadi menyebut penataan subsidi merupakan momentum tepat untuk memperluas pilihan mobilitas yang lebih efisien.

"Kalau masyarakat memiliki kendaraan yang lebih efisien untuk kebutuhan sehari-hari, ketergantungan terhadap BBM juga dapat berkurang. Sepeda motor listrik semakin relevan karena biaya operasionalnya lebih rendah dan pilihan produknya semakin beragam," kata Budi.

Kementerian ESDM memperkirakan penggunaan 900 ribu sepeda motor listrik dapat mengurangi konsumsi BBM sekitar 320 juta liter per tahun dan menekan kompensasi Pertalite sekitar Rp480 miliar per tahun.

Pengguna sepeda motor listrik juga diperkirakan dapat menghemat biaya BBM hingga sekitar Rp2,68 juta per tahun.